AI, Energi Hijau, dan Transisi Ekonomi Berisiko Tinggalkan Komunitas Rentan

KOMPAS.com - Perubahan cepat mulai dari kecerdasan buatan (AI) dan teknologi digital hingga energi terbarukan dan pergeseran kependudukan sedang mengubah perekonomian di seluruh dunia.

Perubahan ini memang menciptakan peluang baru, tetapi juga berisiko memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi, menurut peringatan dari laporan terbaru PBB.

Melansir laman resmi United Nations, Kamis (15/10/2026) memanfaatkan perubahan ini sering kali membutuhkan keahlian khusus dan akses ke teknologi terbaru, sehingga kelompok rentan berisiko tertinggal.

Laporan tersebut pun menegaskan bahwa perempuan, kaum muda, lansia, penyandang disabilitas, migran, masyarakat adat, dan komunitas berpenghasilan rendah adalah kelompok yang paling rentan, serta menguraikan berbagai rekomendasi bagi pemerintah agar transformasi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang.

Baca juga: PBB Desak Negara-Negara Memperketat Aturan AI untuk Hindari Risiko Fatal

Inklusi adalah prioritas

Laporan dari Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (DESA) menegaskan bahwa keterlibatan sosial bukan sekadar kewajiban moral, melainkan juga kebutuhan ekonomi.

Laporan tersebut menemukan bahwa memperluas peluang bagi kelompok terpinggirkan dapat memperbesar jumlah tenaga kerja produktif, memperkuat modal manusia, meningkatkan inovasi serta kewirausahaan, memperbaiki penempatan tenaga kerja, dan menyebarkan keuntungan produktivitas secara lebih merata.

"Masyarakat yang inklusif jauh lebih produktif, tangguh, dan makmur," ungkap Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam sebuah pesan video saat peluncuran laporan tersebut.

Laporan itu juga menekankan bahwa langkah-langkah menuju inklusi sosial harus segera diambil. Jika tidak, kelompok yang tersingkir dari sistem utama akan menghadapi hambatan yang jauh lebih berat untuk mengejar ketertinggalan di masa mendatang.

Apa yang harus dilakukan

Seiring kecerdasan buatan (AI) mengubah pasar tenaga kerja, laporan tersebut mendesak pemerintah untuk berinvestasi dalam pelatihan berkelanjutan dan peningkatan keterampilan bagi para pekerja yang pekerjaannya terancam digantikan atau diubah, alih-alih hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja baru.

Begitu pula dengan peralihan ke energi terbarukan, yang harus mencakup dukungan bagi para pekerja dan komunitas yang bergantung pada bahan bakar fosil melalui pelatihan ulang, peluang kerja alternatif, dan bantuan sosial.

Untuk menjembatani kesenjangan digital, pemerintah juga harus memperluas akses internet yang terjangkau, infrastruktur digital, dan pelatihan teknologi terutama di komunitas-komunitas yang kurang beruntung.

Rekomendasi utama terakhir adalah berhenti mengandalkan PDB saja untuk mengukur pertumbuhan, dan mulai menilai kemajuan berdasarkan penurunan angka kemiskinan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, jaminan pekerjaan, penekanan kesenjangan, serta perlindungan lingkungan.

Pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati oleh segelintir orang, menurut laporan tersebut, tidak bisa dianggap sebagai pertumbuhan yang benar-benar inklusif.

Yang terpenting, investasi ini membutuhkan biaya, dan banyak negara berkembang sedang menghadapi kendala keuangan yang dapat menghambat proses transisi tersebut.

Baca juga: Hadapi Disrupsi AI, Kepemimpinan Berkelanjutan Jadi Kunci Capai Target SDG

Sekretaris Jenderal PBB memperingatkan bahwa hampir separuh dari negara-negara termiskin di dunia saat ini sedang mengalami atau berisiko tinggi mengalami krisis utang. Pembayaran bunga utang dibandingkan dengan pendapatan negara pun berada di tingkat tertinggi dalam satu generasi terakhir.

Guterres mendesak para pemimpin dunia untuk menepati komitmen yang dibuat melalui Deklarasi Politik Doha tentang Pembangunan Sosial dan Komitmen Sevilla tentang pembiayaan pembangunan tahun lalu.

Ia juga mendorong reformasi pada lembaga-lembaga keuangan internasional agar dapat mewakili dan melayani negara-negara berkembang dengan lebih baik.

"Transformasi tidak dapat dihindari. Ketimpangan dan penggusuran sosial bisa dicegah.
Mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa perubahan besar yang sedang membentuk dunia kita ini membantu membangun masyarakat yang berakar pada keadilan, martabat, dan kesempatan bagi semua," pungkas Guterres.