Pembangunan Proyek Batu Bara Baru Tiga Kali Lebih Cepat dari Penghentiannya

KOMPAS.com - Berdasarkan data terbaru dari Urgewald, untuk setiap satu proyek batu bara yang dibatalkan tahun lalu, ada tiga proyek baru yang justru diumumkan.

Informasi ini berasal dari pembaruan Global Coal Exit List (GCEL), yaitu basis data milik organisasi nirlaba lingkungan dan hak asasi manusia. Data ini mencakup lebih dari 1.500 perusahaan induk dan 1.150 anak perusahaan.

Melansir Edie, Selasa (20/10/2026) pada tahun 2025, sebanyak 76 proyek batu bara ditunda atau dibatalkan, sementara 257 proyek baru justru direncanakan.

"Bukannya berkurang, daftar proyek tambang, pembangkit listrik, kimia, dan infrastruktur batu bara baru yang sedang dikembangkan kini justru membengkak menjadi 1.510 proyek," kata peneliti senior Urgewald, Pacôme David-Mauduit.

"Lebih dari 40 persen perusahaan yang terdaftar di GCEL saat ini sedang mengembangkan aset batu bara baru," katanya lagi.

Data GCEL mencatat ada 335 pengembang batu bara. Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan ini merencanakan 606 proyek pembangkit listrik batu bara baru dengan total kapasitas lebih dari 740 gigawatt (GW). Kapasitas ini empat kali lipat lebih besar dari total kapasitas batu bara yang ada di Amerika Serikat saat ini.

Baca juga: Debu Batu Bara di Kawasan Industri Bahodopi Morowali Kian Meresahkan

Menurut studi tersebut, 95 persen perusahaan batu bara tidak memiliki rencana untuk menghentikan penggunaan batu bara.

Bahkan, lima perusahaan termasuk Grand River Dam Authority di AS dan PT Cirebon Electric Power di Indonesia justru membatalkan rencana penghentian batu bara mereka tahun ini.

Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan asal China menguasai 70 persen dari total rencana proyek batu bara dunia, termasuk China Energy Investment Group yang menargetkan tambahan kapasitas baru sebesar 44 GW.

Sementara itu, perusahaan India menyumbang 18 persen, dan 12 persen sisanya tersebar di 33 negara, termasuk Turki yang menjadi tuan rumah bersama COP31.

Ekspansi batu bara jelang COP31

Menurut data dari Climate Action Tracker (CAT), meskipun Presidensi COP31 menargetkan elektrifikasi sebesar 35 persen pada tahun 2035, Turki diperkirakan hanya mampu mencapai 25 persen. Tahun lalu, bahan bakar fosil bahkan masih menyumbang 56 persen dari total produksi listrik di negara tersebut.

"Turki sebenarnya sudah memiliki kebijakan yang tepat untuk energi terbarukan. Jelang COP31, pemerintah dapat menunjukkan kepemimpinannya sebagai Presiden COP31 dengan memanfaatkan keberhasilannya meningkatkan kapasitas energi terbarukan baru-baru ini, serta mengumumkan target dan rencana penghentian batu bara dan gas sebelum acara dimulai," kata Dr. Niklas Höhne dari NewClimate Institute, organisasi mitra CAT.

Namun, Urgewald menekankan bahwa meskipun ada beberapa pembatalan proyek, Pemerintah Turki tetap melanjutkan perluasan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Af?in-Elbistan.

Kementerian Lingkungan Hidup, Urbanisasi, dan Perubahan Iklim Turki telah resmi menyetujui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk penambahan dua unit baru di PLTU tersebut.

Baca juga: Industri Batu Bara di Tengah Transisi Energi, Bappenas Sebut Pekerja Informal Paling Sulit Beralih

Pada bulan Juni tahun ini, Cenal Elektrik, anak perusahaan dari konglomerat Cengiz Holding juga mengumumkan rencana pembangunan unit baru berkapasitas 1.050 megawatt (MW) di pembangkit listrik Cenal di Çanakkale, Turki.

Hal serupa terjadi di Australia, tuan rumah bersama COP31 yang akan memimpin negosiasi KTT tersebut. Australia tercatat memiliki rencana pengembangan tambang batu bara terbesar ketiga di dunia dan merupakan eksportir batu bara terbesar kedua di dunia.

"Melakukan elektrifikasi tanpa menghentikan penggunaan batu bara itu seperti mandi dengan air kotor. Anda tidak bisa membangun masa depan energi bersih di atas fondasi yang kotor," komentar Heffa Schücking, Direktur Urgewald.

"Ketergantungan Turki pada impor bahan bakar fosil membuat perekonomian kita yang sudah rentan makin terancam oleh krisis bahan bakar fosil. Dengan berkomitmen untuk tidak membangun proyek batu bara baru serta menyusun rencana transisi yang adil untuk menghentikan batu bara, Turki dapat menunjukkan kepemimpinan iklim yang nyata selama memegang Presidensi COP31," tambah Duygu Kutluay dari organisasi Beyond Fossil Fuels.