Cegah Pembukaan Lahan dengan Dibakar, Koperasi Sawit di Kaltim Sewa Alat Berat

JAKARTA, KOMPAS.com - Jamaluddin, seorang pekebun kelapa sawit swadaya asal Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kutai Kartanegara, Kalimatan Timur (Kaltim) menyadari dilema persoalan tata kelola lahan di balik kebakaran yang rutin terjadi setiap kali musim kemarau tiba. 

‎Mayoritas pekebun swadaya hanya mengelola lahan rata-rata seluas 2 hektar untuk menopang kebutuhan harian keluarga.

Bagi pekebun kecil yang tidak memiliki modal besar, angka puluhan juta rupiah untuk pembukaan lahan tanpa bakar sulit dijangkau.  

‎"Kita berada dalam situasi paradoks. Aturan melarang pembakaran lahan, tetapi negara belum hadir memberikan solusi konkret atau fasilitasi alat bagi petani kecil," ujar Jamal di RT RSPO, Selasa (3/11/2026).

‎Namun, pembukaan lahan dengan cara dibakar berisiko menjebloskan pelakunya ke penjara. Membuka lahan dengan cara membakar juga berisiko menyebabkan luas area yang terdampak lebih dari perkiraan awal. 

Baca juga: RSPO Catat 14.500 Hektare Konsesi Sawit Bersertifikat Terdampak Kebakaran

‎Menurut Jamal, membuka lahan dengan cara membakar akan mempercepat pertumbuhan gulma karena tanahnya menjadi mengandung banyak humus. 

‎Di sisi lain, membuka lahan dengan cara dibakar memang membutuhkan biaya lebih murah dibandingkan metode lain, bahkan hanya bermodal bensin belasan ribu rupiah. Ia memperkirakan estimasi biaya pembukaan lahan tanpa bakar di wilayahnya sekitar Rp 7 - 13 juta per hektar hanya untuk pembersihan awal dengan memakai alat berat. Jika dihitung dengan proses perumpukan dan penyusunan kayu agar lahan siap tanam, maka biayanya bisa membengkak hingga Rp 10 - 15 juta per hektar.

‎Sedangkan penebangan manual membutuhkan biaya tenaga kerja sekitar Rp 5 juta per hektar. Namun, metode ini tidak langsung menyelesaikan masalah karena batang kayu yang berserakan menyulitkan proses penanaman, sehingga petani harus menunggu kayu lapuk atau menyemprot gulma terlebih dahulu.

‎Sebagai pekebun swadaya tersertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Jamal dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Belayan Sejahtera, Jamal juga mendorong pekebun swadaya bersertifikat RSPO atau pun yang tidak di sekitar tempat tinggalnya untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

‎"Termasuk desa-desa sekitar dari scope sertifikasi kami. Karena bagi kami, kebakaran ini akan menjadi biaya yang besar yang harus kami bayar kalau sampai terjadi di di tempat kami," tutur Jamal.

‎Koperasi sudah menyediakan jasa alat berat. Layanan alat berat ini disewakan kepada anggota koperasi dengan sistem pembayaran dicicil dalam jangka waktu satu tahun, sehingga pekebun dapat membuka lahan tanpa bakar tanpa terbebani biaya langsung yang besar.

Baca juga: Menghidupkan Kebun Kakao Masyarakat Adat agar Hutan Tak Beralih Menjadi Sawit

‎"Jadi kami punya alat berat yang dibeli dari penjualan kredit RSPO, salah satunya. Itu yang kami berikan layanan untuk buka lahan atau membuat jalan. Pelayanannya dari koperasi. Tapi aset itu milik anggota. Karena koperasi kan bukan perusahaannya, dimiliki oleh anggota," ucapnya.

‎Koperasi telah melakukan berbagai langkah antisipatif sejak jauh sebelum puncak musim kemarau.

Sejak bulan Agustus 2026 lalu, koperasi secara intensif menggelar sosialisasi dan pelatihan pencegahan karhutla dengan pengaktifan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) untuk kesiapsiagaan tim tanggap darurat di tingkat desa.

Untuk pencegahan, kata dia, koperasi mendorong penggunaan kompor portabel saat pekebun memasak di dalam kebun.