Standar Penegakan Hukum Jadi Katalis Investasi Keuangan Berkelanjutan

KOMPAS.com- CEO Standard Chartered Bill Winters mengatakan, ada triliunan dollar AS yang ingin diinvestasikan dalam keuangan berkelanjutan.

Akan tetapi, investasi tersebut belum tersalurkan karena adanya tantangan dalam regulasi dan penegakan hukum yang berbeda-beda.

Hal tersebut disampaikan Winters dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (6/9/2024) yang dipantau secara daring.

Baca juga: Ilmuwan Swiss Temukan Cara Buat Cokelat Lebih Berkelanjutan

"Tetapi sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya ketika setiap proyek berbeda," papar Winters.

Dia menambahkan, setiap proyek memiliki risiko hukum yang berbeda serta risiko regulasi yang berbeda.

Selain itu, ada beberapa risiko lain yang mungkin dihadapi investor seperti risiko mata uang hingga risiko teknis.

Apabila ada standar untuk penegakan hukum dan regulasi, kata Winters, investasi untuk proyek keuangan berkelantransisi energi akan mengalir deras.

Untuk itu, ujar Winters, pemerintah dapat berperan sebagai katalisator dalam mendorong investasi tersebut.

Baca juga: Gabungan PLTS dan PHES Jadi Solusi Pasokan Listrik Nasional Berkelanjutan

Pemerintah dapat berperan dalam hal regulasi, dalam hal menetapkan kerangka hukum, serta membantu menetapkan standar.

Selain itu, Winter menyampaikan kemauan perusahaan dan penegakan hukum menjadi faktor penting tercapainya transisi energi.

Winters mengatakan, sektor swasta perlu didorong untuk memiliki rencana transisi energi.

"Yang kita butuhkan, pertama dan terutama, secara realistis, hanya dapat datang dari pemilik perusahaan," kata Winters 

Winters menyampaikan, perusahaan juga perlu didorong untuk mengimbangi emisi melalui pengurangan dan kemudian melalui kompensasi.

Baca juga: Kotoran Sapi Alternatif Hidrogen yang Berkelanjutan

Investasi senjang

Diberitakan sebelumnya, Penasihat Khusus dan Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Perubahan Iklim Selwin Charles Hart menuturkan negara-negara berkembang dan negara ekonomi rendah menuju level menengah tidak boleh ditinggalkan dalam investasi transisi energi global.

Hart menyampaikan, tahun lalu investasi transisi energi dunia sangat senjang. Lebih dari 84 persen dari total investasi di dunia masuk ke China dan negara-negara berpendapatan tinggi.

"Sehingga, negara-negara lain di dunia telah tertinggal," papar Hart.

Dia menuturkan, kondisi tersebut menjadi fokus Sekretaris Jenderal PBB. Sebab, tidak boleh ada satu pun negara yang ditinggalkan untuk bertransisi energi untuk melawan perubahan iklim.

Hart mengajak dunia untuk memobilisasi investasi energi terbarukan ke negara berkembang dan negara ekonomi rendah menuju level menengah.

"Pendanaan publik (negara) tidak akan menjadi solusi. Yang dibutuhkan saat ini adalah memobilisasi pendanaan sektor swasta secara masif," tutur Hart.

Baca juga: Kolaborasi Pendidikan dan Industri, Kunci Hadapi Tantangan Green Jobs di Era Ekonomi Berkelanjutan