Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementerian Luar Negeri 78 Tahun, Sudah Saatnya Dubes dan Para Diplomat Naik Kelas

Kompas.com, 20 Agustus 2023, 13:46 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

KOMPAS.com - Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Bulgaria merangkap Albania dan Makedonia Utara Iwan Bogananta mengapresiasi pola dan semangat kerja para diplomat yang berada di negara akreditasi perwakilan Indonesia di seluruh penjuru dunia.

Dalam kesempatan HUT ke-78 Kementerian Luar Negeri, Iwan mengatakan, para duta besar (dubes) dan diplomat yang bekerja di garda depan merupakan unjuk tombak dalam membangun citra Tanah Air.

Menurutnya, hal ini bukan pekerjaan mudah, karena yang dihadapi adalah negara dengan corak dan ragam budaya yang berbeda.

Baca juga: Harmonature, Cara KBRI Sofia Tingkatkan Ekonomi Kreatif dan Kunjungan Turis Mancanegara

Tidak saja berbeda karekteristik masyarakat, bahasa, geo-politik juga kondisi alam yang benar-benar harus dipelajari agar bisa menyatu hingga mampu mengasilkan pencapaian diplomasi yang konkret dan berdampak pada eksistensi Indonesia di mata dunia.

Iwan menuturkan, sejak menjabat dan mendapatkan pengalaman baru sebagai Dubes RI, begitu besar tantangan yang harus dihadapi.

Iwan yang sebelumnya merupakan seorang entrepreuner, mengira memimpin perwakilan RI sudah cukup dengan gaya memimpin perusahaan, menggerakkan roda manajemen dengan one-way direction atau base don profit.

"Akan tetapi menjadi seorang dubes tidak segampang yang saya kira. Kami dituntut harus banyak melahirkan ide dan kecermatan dalam mengambil keputusan. Dan itu harus benar dan tepat sasaran," ungkap Iwan, Kamis (17/8/2023).

Sebaliknya, dalam memimpin perusahaan selain menjaga kualitas sumber daya manusia, tujuan akhir adalah mencapai keuntungan. Sedangkan menjadi perwakilan RI, tujuan yang harus dicapai harus sejalan dengan misi dan visi Pemimpin Negara.

Baca juga: BPK Sampaikan Peningkatan Kualitas Data Capai Target SDGs di Forum PBB

Dubes dan diplomat harus mampu membuat perencanaan matang dengan peta jalan yang jelas, sehingga kinerja yang harus diraih baik dari sisi ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya dapat terukur.

Substansi tersebut harus mampu dijabarkan secara multidisiplin, efektif dan efisiensi karena anggaran yang ada di perwakilan harus dirinci secara tepat dan multikelola.

"Konklusi yang bisa saya hadirkan di sini adalah menjadi seorang dubes dan diplomat adalah pekerjaan yang memiliki tantangan besar. Kami dituntut untuk bekerja cerdas dan mampu melampaui tekanan serta tahan banting, dan kami tidak mengenal waktu. Selalu 24/7 on call," tutur Iwan.

Dari pengalaman ini, Iwan menekankan, sudah saatnya para dubes, diplomat, dan mereka yang purna tugas dari perwakilan RI untuk naik kelas, berupaya ambil bagian dalam kontestasi politik di Tanah Air.

"Saya berharap partai politik kita di Tanah Air melirik para dubes dan diplomat ini agar bisa diberi ruang masuk dalam kaderisasi kepemimpinan, hingga ke depan bisa dinominasikan menjadi calon pemimpin nomor satu atau minimal kepala daerah," urai Iwan.

Harapan Iwan bukan tanpa alasan. Dia melihat sejumlah indikasi potensi terjadinya krisis kepemimpinan. Melalui politik praktis saat ini, calon yang muncul sudah dapat diprediksi. Mereka adalah orang yang memiliki basis suara, elite partai dan trending publik.

Baca juga: BPK Tekankan Kebijakan Transformatif Percepat Capaian Agenda 2030

Sedangkan untuk menjadi pemimpin harus dituntut mampu melihat sesuatu dari segala sudut pandang. Oleh karena itu, menurutnya, sudah saatnya partai politik mengubah sistem kaderisasi kepemimpinan.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
LSM/Figur
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Pemerintah
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
LSM/Figur
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
Pemerintah
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Pemerintah
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
LSM/Figur
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Pemerintah
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
Pemerintah
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
Pemerintah
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pemerintah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Pemerintah
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
LSM/Figur
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Pemerintah
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau