JAKARTA, KOMPAS.com - Guna mengakselerasi capaian agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menekankan pentingnya kebijakan transformatif dan tindakan revolusioner.
Hal ini dilakukan untuk memastikan percepatan capaian melalui upaya multilateral yang sejalan dengan kebijakan Nasional.
Untuk menilai capaian SDGs di Indonesia, sejak tahun 2017 BPK telah menyelesaikan delapan pemeriksaan kinerja pada berbagai program pada kementeriaan dan pemerintah daerah.
Baca juga: Ketua BPK Tekankan Pentingnya Supreme Audit Institutions Percepat SDGs
Merujuk pengalaman dalam memeriksa kesiapan dan implementasi SDGs tersebut, BPK sampaikan empat kontribusi penting Supreme Audit Institutions (SAI) terhadap pencapaian Agenda 2030.
Pertama, SAI dapat memberikan assurance dan rekomendasi tentang kesiapan, implementasi, dan pencapaian SDGs berdasarkan mandat SAI yang akan memberikan manfaat lebih jika dibagikan di forum internasional seperti dalam forum High Level Political Forum (HLPF).
Kedua, sangat penting untuk memiliki kerangka data dan akuntabilitas yang sesuai untuk SDGs. Untuk itu, SAI dapat menyediakan sistem pelaporan SDG yang terstandardisasi, terintegrasi, dan efisien dengan menggunakan transformasi digital.
Ketiga, meningkatkan implementasi rekomendasi audit dan memastikan dampak positif audit.
Baca juga: Banyak Pembaca KG Media Belum Terpapar Informasi Program SDGs Perusahaan
"Terakhir, menciptakan ekosistem dampak, memelihara nilai dan manfaat untuk masyarakat yang melibatkan banyak pemangku kepentingan,” papar Ketua BPK Isma Yatun, saat memberikan opening remarks pada Side Event UN High Level Political Forum (HLPF) ‘Moving towards full SDG implementation by partnering for greater impact of SDG audits’, di New York, Rabu (13/7/2023).
Sebagai penutup, Isma menekankan bahwa diperlukan adanya tindakan kolaboratif di antara semua pemangku kepentingan.
"Khusus untuk SAI, dengan adanya audit independen dan evaluasi yang komprehensif, SAI dapat mempromosikan akuntabilitas dan transparansi menuju pencapaian SDGs,” pungkas Isma.
Hadir dalam acara tersebut, antara lain H.E. Ambassador Arrmanatha Christiawan Nasir, (Permanent Representative of the Republic of Indonesia to the UN, Vice President of ECOSOC), Mr. Hans-Joachim Almoslechner (Deputy Permanent Representative, Permanent Mission of Austria to the UN), Mr. Ronald Roedl (Director General, INTOSAI General Secretariat Minister), Antonio Anastasia (Federal Court of Accounts of Brazil, representative of INTOSAI Chair).
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya