Kinerja Aksi Iklim Indonesia Dinilai Jeblok oleh Pemantau Global

KOMPAS.com - Kinerja aksi iklim Indonesia mendapat skor jeblok oleh dua konsorsium pemantau global yaitu Climate Change Performance Index (CCPI) dan Climate Action Tracker.

Dalam CCPI terbaru pada 2024, Indonesia menempati peringkat 36 dari 67 negara yang dinilai aksi iklimnya.

Ranking yang diperoleh Indonesia tersebut melorot 10 peringkat dibandingkan penilaian tahun sebelumnya, di mana Indonesia menempati  posisi 26.

Baca juga: Mencari Gagasan Memperkuat Ketahanan Pangan di Tengah Krisis Iklim

CCPI menilai empat aspek dalam penilaian aksi iklim setiap negara yaitu emisi gas rumah kaca (GRK), energi terbarukan, konsumsi energi, dan kebijakan iklim.

CCPI menyebutkan, kebijakan iklim Indonesia yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC) masih tidak selaras dengan Perjanjain Paris dan hanya didasarkan pada penghitungan business-as-usual.

Pembaruan NDC yang dilakukan Indonesia menurut CCPI hanya bersifat sementara. Target untuk mencapai netralitas karbon atau net zero emission dalam NDC memerlukan kerangka peraturan yang lebih kuat.

Sedangkan menurut Climate Action Tracker, Indonesia mendapat nilai critically insufficient alias sama sekali tidak memadai dalam aksi iklimnya.

Baca juga: Debat Hanya Tontonkan Gimmick, Cawapres Tak Paham Krisis Iklim

Nilai critically insufficient berarti aksi iklim Indonesia dinilai sama sekali tidak konsisten dalam mencegah suhu Bumi naik 1,5 derajat celsius.

Jika semua negara mengikuti pendekatan Indonesia, suhu Bumi akan naik 4 derajat celsius.

Berdasarkan kebijakan iklim yang diterapkan saat ini, Indonesia diproyeksikan akan melepaskan 300 juta ton karbon dioksida ekuivalen pada 2030.

Hal tersebut disebabkan peningkatan besar emisi pada 2022 dan penghitungan emisi dari rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara off-grid di Indonesia.

Indonesia dinilai dapat menerapkan kebijakan tambahan dengan kemampuan sendiri, namun juga memerlukan dukungan internasional untuk menerapkan kebijakan dekarbonisasi penuh.

Baca juga: Krisis Iklim Picu Kepunahan Kera Besar Lebih dari 200.000 Tahun Lalu

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, Indonesia sebetulnya adalah salah satu negara yang responsif terhadap aksi perubahan iklim.

Selain meratifikasi Perjanjian Paris, Indonesia juga telah dua kali melakukan pembaruan NDC.

Akan tetapi, jika melihat penilaian oleh dua konsorsium pemantau tersebut, janji-janji saja tidak cukup untuk melakukan aksi iklim.