Target Iklim RI dalam NDC Kedua Harus Adil dan Inklusif

KOMPAS.com - Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak agar target iklim terbaru Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Kedua harus lebih ambisius.

Selain itu, dalam penyusunan NDC Kedua, pemerintah harus melibatkan kelompok yang paling berisiko terkena dampak perubahan iklim.

Contoh kelompok tersebut yakni nelayan tradisional, petani, masyarakat adat, perempuan, orang dengan disabilitas, anak-anak, dan orang lanjut usia (lansia).

Baca juga: Perempuan dan Anak Jadi Kelompok Paling Terdampak Perubahan Iklim

Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan Nadia Hadad mengatakan, dokumen NDC kedua Indonesia juga harus memuat komitmen yang konkret serta dilakukan melalui proses yang partisipatif, inklusif, dan adil.

Untuk mencapai hal tersebut, dimensi keadilan iklim perlu dilakukan dan disediakan oleh pemerintah guna pemenuhan hak asasi kepada warga negara sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi.

Dimensi keadilan iklim tersebut meliputi keadilan distributif, keadilan rekognitif, keadilan prosedural, keadilan restoratif-korektif, dan keadilan gender.

Direktur Eksekutif Yayasan Pikul Torry Kuswardono menuturkan, aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

Baca juga: Walhi Dorong Generasi Muda Layangkan Gugatan Iklim

Saat ini, berbagai kejadian akibat perubahan iklim seperti cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, gelombang pasang, penurunan muka tanah, dan kebakaran hutan dan lahan telah membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal.

Kejadian-kejadian tersebut juga memakan banyak korban jiwa, merusak mata pencaharian nelayan, petani, masyarakat adat, bahkan melumpuhkan perekonomian lokal.

"Orang dengan disabilitas, perempuan, anak-anak dan lansia, masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan, petani kecil, dan nelayan tradisional menanggung beban yang jauh lebih berat karena kurangnya kemampuan dan dukungan bagi mereka untuk bertahan," kata Torry dikutip dari siaran pers bersama, Senin (1/7/2024).

Ketua Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi mengatakan, tahapan penyusunan dokumen NDC masih mendiskriminasi perempuan untuk dapat terlibat secara bermakna di dalam seluruh tahapan perencanaan hingga monitoring adaptasi dan mitigasi iklim di Indonesia.

Baca juga: BKKBN: Perubahan Iklim Picu Berbagai Masalah Kehamilan

Dia menambahkan, skema mitigasi masih lebih dikedepankan oleh pemerintah Indonesia, dibandingkan skema adaptasi yang dibutuhkan oleh perempuan untuk bertahan dalam situasi krisis iklim dan bencana.

"Padahal perempuan memiliki inisiatif dan pengetahuan lokal dalam merespon situasi krisis iklim di Indonesia," tutur Armayanti.

Berbagai proyek pembangunan seperti panas bumi dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) juga dinilai menempatkan perempuan pada situasi berlapis.

Sementara itu, Presiden Pergerakan Disabilitas dan Lanjut Usia (Dilans) Indonesia Farhan Helmy menyampaikan, jumlah warga lansia dan difabel di Indonesia sekitar 50 juta.