Target Iklim RI dalam NDC Kedua Harus Adil dan Inklusif

KOMPAS.com - Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak agar target iklim terbaru Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Kedua harus lebih ambisius.

Selain itu, dalam penyusunan NDC Kedua, pemerintah harus melibatkan kelompok yang paling berisiko terkena dampak perubahan iklim.

Contoh kelompok tersebut yakni nelayan tradisional, petani, masyarakat adat, perempuan, orang dengan disabilitas, anak-anak, dan orang lanjut usia (lansia).

Baca juga: Perempuan dan Anak Jadi Kelompok Paling Terdampak Perubahan Iklim

Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan Nadia Hadad mengatakan, dokumen NDC kedua Indonesia juga harus memuat komitmen yang konkret serta dilakukan melalui proses yang partisipatif, inklusif, dan adil.

Untuk mencapai hal tersebut, dimensi keadilan iklim perlu dilakukan dan disediakan oleh pemerintah guna pemenuhan hak asasi kepada warga negara sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi.

Dimensi keadilan iklim tersebut meliputi keadilan distributif, keadilan rekognitif, keadilan prosedural, keadilan restoratif-korektif, dan keadilan gender.

Direktur Eksekutif Yayasan Pikul Torry Kuswardono menuturkan, aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

Baca juga: Walhi Dorong Generasi Muda Layangkan Gugatan Iklim

Saat ini, berbagai kejadian akibat perubahan iklim seperti cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, gelombang pasang, penurunan muka tanah, dan kebakaran hutan dan lahan telah membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal.

Kejadian-kejadian tersebut juga memakan banyak korban jiwa, merusak mata pencaharian nelayan, petani, masyarakat adat, bahkan melumpuhkan perekonomian lokal.

"Orang dengan disabilitas, perempuan, anak-anak dan lansia, masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan, petani kecil, dan nelayan tradisional menanggung beban yang jauh lebih berat karena kurangnya kemampuan dan dukungan bagi mereka untuk bertahan," kata Torry dikutip dari siaran pers bersama, Senin (1/7/2024).

Ketua Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi mengatakan, tahapan penyusunan dokumen NDC masih mendiskriminasi perempuan untuk dapat terlibat secara bermakna di dalam seluruh tahapan perencanaan hingga monitoring adaptasi dan mitigasi iklim di Indonesia.

Baca juga: BKKBN: Perubahan Iklim Picu Berbagai Masalah Kehamilan

Dia menambahkan, skema mitigasi masih lebih dikedepankan oleh pemerintah Indonesia, dibandingkan skema adaptasi yang dibutuhkan oleh perempuan untuk bertahan dalam situasi krisis iklim dan bencana.

"Padahal perempuan memiliki inisiatif dan pengetahuan lokal dalam merespon situasi krisis iklim di Indonesia," tutur Armayanti.

Berbagai proyek pembangunan seperti panas bumi dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) juga dinilai menempatkan perempuan pada situasi berlapis.

Sementara itu, Presiden Pergerakan Disabilitas dan Lanjut Usia (Dilans) Indonesia Farhan Helmy menyampaikan, jumlah warga lansia dan difabel di Indonesia sekitar 50 juta.

Sudah sepantasnya mereka terlibat di dalam seluruh proses pengambilan keputusan.

Baca juga: Ubah Gaya Hidup Bisa Bantu Tangani Perubahan Iklim

"Proses penyusunan NDC yang kedua tidak menunjukkan adanya keberpihakan pada keadilan iklim bagi warga rentan ini. Prinsip no one left behind dan nothing about us without us tidak terlihat, dan mungkin juga tidak dipahami dalam merepresentasikannya.

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan berujar, sangat penting memastikan suara nelayan tradisional didengar dan diperhitungkan dalam penanganan perubahan iklim, khususnya dalam konteks penyusunan NDC kedua.

Nelayan kecil dan tradisional merupakan kelompok yang paling terdampak oleh perubahan iklim.

Hasil survei KNTI tahun 2023 menunjukkan bahwa perubahan iklim telah menurunkan hasil tangkapan sebesar 72 persen, menurunkan pendapatan sebesar 83 persen, dan meningkatkan risiko kecelakaan sebesar 86 persen.

"Tanpa pelibatan nelayan, kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak relevan dan tidak efektif di lapangan. Nelayan kecil dan tradisional tidak hanya ingin menjadi objek dari kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan," tegas Dani.

Baca juga: 80 Persen Penduduk Bumi Ingin Pemerintah Terapkan Kebijakan Iklim Ambisius