Pulau Pari Terancam Hilang, Walhi-Dompet Dhuafa Serukan Penyelamatan

"Seharusnya Menteri Pariwisata, Menteri Investasi, Menteri KKP, termasuk Presiden sendiri datang ke Pulau Pari ini, terutama juga Menteri ATR/BPN. Supaya mereka tahu bahwasanya ketika tanah, pantai, sumber daya, itu diserahkan kepada rakyat, rakyat itu bisa membangun kesejahteraan," papar Zenzi. 

Hal itu disampaikan Zenzi bertepatan dengan penandatanganan kerjasama perlindungan dan pemulihan pesisir antara Walhi dengan Disaster Management Center (DMC) Dompet Dhuafa di Pulau Pari, Senin (8/7/2024). 

Sementara, Deputi Direktur 1 Program Sosial Budaya Dompet Dhuafa Juperta Panji Utama mengatakan, Pari Pulau dekat dengan pusat mantan ibukota negara Indonesia, Jakarta, pusat segala kekuasaan dan kebijakan negara ini. 

“Jika kebijakan yang dekat dengan pusat kebijakan saja tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, bisa dibayangkan mungkin ada hal-hal serupa di tempat yang lebih jauh lagi,” ujar Panji.

Warga Pesisir mampu berdaya

Untuk menguatkan posisi masyarakat, salah satu solusi yang bisa ditawarkan adalah dengan membuat aplikasi khusus pariwisata Pulau Pari. 

"Kenapa ini penting kita lakukan? Untuk mengingatkan pemerintah, banyak pemerintah membangun pariwisata-pariwisata premium, tapi masyarakatnya terpinggirkan, yang kaya itu adalah investor," ujar Panji. 

Zenzi menjelaskan, Pulau Pari telah berhasil mengembangkan wisata tiga pantai yaitu Pantai Perawan, Pantai Bintang, dan Pantai Rengge, tanpa intervensi pemerintah daerah.

Bahkan, infrastruktur seperti jalanan di pulau tersebut dibangun masyarakat secara swadaya dengan hasil penyisihan keuntungan pariwisata. 

Baca juga: Penelitian Baru, Ada Pola Pergerakan Pari Manta Karang di Raja Ampat

"Sebenarnya semua destinasi wisata Indonesia itu bisa kita bangunkan tata kelola ekonominya, di mana pemegang sahamnya itu adalah rakyat. Kami mau memulainya di Pulau Pari karena masyarakat Pulau Pari sudah berhasil," tambah Zenzi. 

Lebih lanjut, penting untuk pemerintah memberikan perhatian, salah satunya dalam hal pemenuhan hak dasar seperti pemberian sertifikat tanah dan sertifikat rumah di Pulau Pari. Dengan kepastian, masyarakat diharapkan bisa semakin berdaya. 

"Mereka menginginkan rasa aman dalam usahanya, dan kalau masyarakat di sini diberikan rasa aman dalam usahanya, saya melihat potensi ekonominya akan sangat besar. Akan ada peluang banyak pihak untuk terlibat berkontribusi dalam bisnis masyarakat di sini," papar Zenzi. 

Senada, Panji mengatakan pihaknya berharap dapat bekerja sama dengan lebih banyak pihak lain, serta tentunya pemerintah dan masyarakat yang terdampak krisis iklim.

“Semua pihak harus terlibat, semua pihak harus menyatu dan melihat bahwa ini adalah musuh bersama kita,” pungkasnya.