Implementasi B50 Butuh Tambahan Lahan Sawit 2,3 Juta Hektar, 4 Kali Luas Pulau Bali

KOMPAS.com - Implementasi biodiesel 50 atau B50 dengan dengan volume 19,73 juta kilo liter (kl) dibutuhkan sawit sebanyak 17,9 juta ton dan memerlukan tambahan lahan sawit seluas 2,3 juta hektare.

Hal tersebut terungkap dalam rapat antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Komite II DPD RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Bila diperbandingkan, perkiraan luas tambahan lahan sawit tersebut setara dengan empat kali luas Pulau Bali.

Baca juga: Guru Besar IPB: Limbah Cair Pabrik Sawit Punya Nilai Ekonomi Jika Diolah

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, luas "Pulau Dewata" adalah 563.666 hektar.

Untuk meningkatkan implementasi kadar biodiesel, tambahan lahan untuk kebun sawit juga semakin meningkat. 

Contohnya, implementasi B60 dengan produksi 23,67 juta kl biofuel membutuhkan sawit sebanyak 21,5 juta ton dan tambahan lahan sawit seluas 3,5 juta hektar. 

Sementara untuk memproduksi 39,45 juta kl B100, dibutuhkan sawit sebanyak 35,9 juta ton dengan tambahan lahan seluas 4,6 juta hektar.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan, untuk tambahan lahan, pemerintah membuka kemungkinan pemanfaatan kebun-kebun masyarakat maupun koperasi untuk memenuhi kebutuhan implementasi B50–B100.

Baca juga: Heboh Kebun Sawit dalam Hutan Lindung

"Ke depan, kami melihat untuk program B50, B60 hingga B100 akan memerlukan tambahan lahan untuk penyediaan bahan baku," ucap Yuliot sebagaimana dilansir Antara.

Yuliot menuturkan, tahun ini, pemerintah sudah mengimplementasikan B40 dengan produksi biofuel kita 15,6 juta kl.

Kebutuhan insentif yang sudah disiapkan, lanjut dia, kurang lebih Rp 47,1 triliun. Kebutuhan sawit yang saat ini ada sekitar 14,3 juta ton.

Penerapan B40 sendiri tidak memerlukan penambahan lahan sawit. "Ini terpenuhi di dalam negeri dan juga tidak ada penambahan (lahan)," ujar Yuliot.

Baca juga: YKAN: Emisi CO2 Naik 38 Persen jika Lahan Gambut Dikonversi ke Sawit

B50 tahun 2026

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani menuturkan, B50 ditarget dapat diimplementasikan pada 2026 alias tahun depan setidaknya 50 persen.

"Arahan dari Pak Menteri (ESDM Bahlil Lahadalia), 2026 sudah bisa masuk ke 50 persen (implementasi B50). Saat ini kami sedang melakukan pengujian teknis untuk mempersiapkan hal tersebut," kata Eniya, sebagaimana dilansir Antara.

Pengujian teknis B50 akan dilakukan selama kurang lebih setengah tahun. Uji coba tersebut akan meliputi berbagai sektor seperti industri, maritim, pertambangan, pertanian hingga otomotif.

"Persiapan untuk menuju B50 sudah dilakukan dengan melakukan uji teknis. Saat ini berlangsung dan ini mungkin dibutuhkan sekitar 6 bulan untuk persiapan pengujian teknis di berbagai sektor," papar Eniya.

Selain kajian teknis, Eniya menambahkan pemerintah juga mulai melakukan kajian perekonomian terkait dengan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen.

Baca juga: HGB Pagar Laut dan HGU Kebun Sawit Ilegal

Menurut Eniya, hal ini juga telah dilakukan pada bahan bakar B40 yang sudah diterapkan pada 1 Januari 2024.

Sebelumnya, Bahlil menyebut penggunaan bahan bakar B50 dapat membebaskan Indonesia dari ketergantungan impor solar.

"Jadi implementasi B40 di 2025 sambil mempersiapkan implementasi B50 (tahun) 2026. Kalau ini yang kita lakukan, maka impor kita terhadap solar InsyaAllah dipastikan tidak ada lagi di 2026," kata Bahlil di Jakarta, pada 3 Januari 2025.

Bahlil menuturkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan langsung untuk mendorong penggunaan biofuel B50 pada 2026 guna menciptakan kedaulatan energi.

Dia optimistis implementasi B50 di 2026 dapat meningkatkan cadangan energi Indonesia, yang selaras dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan energi domestik secara mandiri.

Baca juga: DMSI Desak Pemerintah Batasi Ekspor Jelantah dan Limbah Sawit