Green Mosque, Masjid sebagai Rumah Ibadah dan Aksi Iklim

1. Kurangnya kesadaran dan penerimaan sosial

Survei PPIM UIN Jakarta (2024) menunjukkan mayoritas dari total 3.045 responden muslim belum mengenal gerakan Islam hijau.

Lebih dari 50% responden menolak konsep seperti pembatasan air wudu, penggunaan air wudu daur ulang, atau penggunaan zakat untuk mitigasi iklim. Selain itu, mayoritas juga tidak sepakat dengan fatwa haram kegiatan penebangan pohon di hutan atau penambangan atau membuang sampah plastik sembarangan.

Bahkan, lebih dari setengah responden masih mendukung praktik yang berpotensi merusak lingkungan, seperti kepemilikan pesantren atas tambang dan perkebunan sawit dengan alasan ekonomi.

2. Keterbatasan infrastruktur dan biaya

Tantangan kedua adalah keterbatasan infrastruktur dan biaya. Penggunaan infrastruktur energi terbarukan memerlukan biaya awal yang tinggi, sehingga implementasi ‘masjid hijau’ membutuhkan investasi besar dan perencanaan keuangan matang.

Biaya instalasi pembangkit listrik tenaga surya atap atau PLTS tipe off-grid saja misalnya, memakan biaya sekitar Rp12 juta. Alhasil, jumlah masjid yang memanfaatkan teknologi ramah lingkungan ini masih sangat terbatas.

3. Kurangnya dukungan regulasi dan pemantauan program

Sampai saat ini, belum ada regulasi resmi dari Kementerian Agama soal kewajiban penerapan prinsip eco-masjid. Kementerian Agama menyebut perencanaan regulasi sudah dimulai sejak 2022, tapi sampai sekarang belum terlihat hilal-nya.

Sementara itu, studi lapangan yang dilakukan PPIM UIN Jakarta (belum dipublikasi) menunjukkan program eco-pesantren yang pernah diluncurkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama beberapa yayasan pada 2011, gagal berlanjut akibat lemahnya pemantauan dan evaluasi. Pesantren di Aceh yang dulu menjadi pelopor pelaksanaan eco-pesantren, kini juga sudah terhenti sepenuhnya.

Mengapa aksi lingkungan harus dimulai dari masjid?

Masjid di Indonesia berjumlah hampir 300 ribu dengan populasi muslim sebanyak 242 juta orang dari 281 juta penduduk Indonesia.

Bayangkan jika muslim memiliki kesadaran akan isu perubahan iklim dan prinsip ‘masjid hijau’ diterapkan secara luas—misalnya melalui energi terbarukan, efisiensi air, dan edukasi lingkungan. Dampak kolektifnya akan sangat besar. Masjid dan kaum muslim bisa menjadi motor agen perubahan dalam gerakan lingkungan.

Untuk itu, program ‘masjid hijau’ ini perlu digarap dan didukung melalui pendekatan pentahelix, yang melibatkan pemerintah (sebagai regulator), sektor swasta (sebagai penyedia), akademisi (sebagai perancang), masyarakat (sebagai akselerator), dan media (sebagai penyebarluas) dalam mendukung suksesnya masjid berwawasan lingkungan.

Tidak hanya itu, lembaga-lembaga filantropi Islam yang mengelola instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf) juga perlu digandeng dalam inisiatif ini. Sebab, salah satu hambatan terbesar dalam program ‘masjid hijau’ ini adalah masalah pendanaan.

Penelitian PPIM UIN Jakarta mengenai Gerakan green Islam pada 2024 mengidentifikasi beberapa praktik baik eco-masjid di Indonesia yang bisa dicontoh, seperti: program hibah 3.000 pohon untuk masjid oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI), edukasi ulama perempuan dan kampanye praktik Islam hijau melalui ceramah-ceramah di masjid oleh Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) pada 2022, hingga penerapan panel surya dan sistem pengelolaan air ramah lingkungan di Masjid Istiqlal sejak 2019.

Salah satu tantangan aksi iklim adalah asumsi bahwa perubahan iklim merupakan isu elitis. Jika dibingkai dalam narasi agama yang dekat dengan kehidupan umat, isu ini mungkin akan lebih mudah dimengerti dan diterima. Dengan demikian, akan terwujud pemahaman dan kesadaran untuk mengubah gaya hidup secara alami.

Sejatinya, menjaga lingkungan bukan sekadar kepentingan ekologis, melainkan bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral seluruh masyarakat, apa pun keyakinannya.

Baca juga: Tunjukkan Kemajuan, Instrumen Pembiayaan Hijau Capai Rp 52 T pada 2024

*Antropolog di University of Latvia