Relaksasi SVLK Dinilai Lemahkan Reputasi Kayu Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Kampanye Senior Kaeom Telapak, Deny Bahtera, menilai rencana relaksasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) berpotensi melemahkan reputasi kayu Indonesia di mata dunia. Ia menyebut relaksasi kebijakan ini membuka celah tercampurnya produk kayu legal dengan kayu ilegal.

Pernyataan itu disampaikan dalam acara media briefing yang diselenggarakan oleh Kaeom Telapak bertajuk “Hentikan Pelemahan SVLK: Perekonomian dan Kredibilitas Produk Kayu Indonesia Dipertaruhkan di Mata Dunia” di Jakarta, Rabu (28/5/2025).

SVLK sendiri merupakan sistem yang dirancang untuk memastikan legalitas kayu dan produk kayu yang beredar di Indonesia. Tujuannya menjamin bahwa kayu berasal dari sumber legal dan pengelolaan hutan dilakukan sesuai prinsip keberlanjutan.

Baca juga: Alasan Menhut Raja Juli Minta Impor Daun Kayu Putih Indonesia Dibatasi

“Sebenarnya sebelumnya sudah pernah dilakukan relaksasi, pada 2015 untuk meningkatkan daya saing dan pada 2020 karena Covid-19 guna menggenjot pasar,” ujar Deny.

Ia menambahkan, meskipun belum resmi disahkan, wacana relaksasi kembali mencuat. Rencananya, ekspor kayu dan produk kayu dari Indonesia—selain ke Eropa dan Inggris—tidak lagi diharuskan menyertakan dokumen legalitas.

Menurut Deny, hal ini patut menjadi perhatian serius. Tanpa kewajiban dokumen legalitas, kredibilitas kayu Indonesia sebagai produk yang berkelanjutan akan menurun drastis. “Itu berarti tidak ada lagi pembuktian bahwa kayu legal dari segala aspek dan dikelola dengan prinsip keberlanjutan,” ujarnya.

Deny mengingatkan bahwa pada 2016—setahun setelah relaksasi pertama diterapkan—telah terjadi penyalahgunaan Deklarasi Eksfor (DE) untuk memenuhi persyaratan ekspor. Jika relaksasi kembali diberlakukan, kayu-kayu dari sumber ilegal, termasuk dari hutan lindung, berisiko masuk pasar bersama kayu legal.

Padahal, saat ini negara-negara di dunia tengah menghadapi tantangan regulasi ekspor yang semakin ketat. Sementara Indonesia telah diakui oleh Uni Eropa karena memiliki sistem hukum dan regulasi yang dinilai cukup kuat.

“SVLK itu adalah instrumen hukum yang diakui dalam kerja sama antarnegeri,” kata Deny. Ia menegaskan, banyak negara tropis lainnya justru tengah berlomba membangun sistem legalitas sekuat yang sudah dimiliki Indonesia.

Baca juga: Menhut Dorong Hilirisasi Berkelanjutan pada UMKM Kayu

“Oleh sebab itu, jika relaksasi ini disahkan, maka ini menjadi kemunduran—bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga dalam aspek keberlanjutan yang selama ini telah dijaga,” katanya.

Ahli kehutanan Diah Suradireja juga menilai SVLK adalah modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi kebijakan Uni Eropa terkait Deforestation-free Products Regulation (EUDR).

“Dari lima komoditas ekspor unggulan Indonesia, komoditas kayu dengan regulasi SVLK inilah yang paling siap bersaing secara global ketika kebijakan itu benar-benar diterapkan,” ujarnya.

Jika relaksasi diberlakukan, menurut Diah, kepercayaan pasar dunia akan turun. UKM dan produsen kayu bisa kehilangan pasar. Tanpa sistem legalitas dan keberlanjutan yang konsisten, industri kehutanan dikhawatirkan akan terganggu, dan pembalakan liar serta deforestasi bisa meningkat.

Diah menekankan, saat dunia menuntut transparansi dan keberlanjutan, langkah pemerintah melonggarkan regulasi justru kontraproduktif. Menurutnya, alih-alih melakukan relaksasi, Indonesia seharusnya memperkuat SVLK agar tetap kompetitif secara global dan dapat mewariskan hutan kepada generasi berikutnya.

Adapun hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari mitra dagang internasional, termasuk Uni Eropa. Namun, Diah mengingatkan polemik ini harus segera dituntaskan agar tidak mengundang reaksi negatif yang bisa merusak reputasi Indonesia sebagai negara dengan regulasi kehutanan yang kredibel.