29 Izin untuk Budidaya Udang, Usaha Perikanan Terkendala Regulasi

KOMPAS.com - Sektor perikanan budidaya di Indonesia hingga kini masih terkendala persoalan regulasi, khususnya dalam hal perizinan yang berbelit dan tidak transparan.

Meski pemerintah menyatakan proses perizinan telah dipermudah, kenyataannya pelaku usaha tetap harus melalui prosedur panjang dengan banyak syarat yang memakan waktu dan biaya. Untuk budidaya udang, misalnya, pelaku usaha wajib memenuhi hingga 29 izin rekomendasi.

"Ketika kami melakukan pemetaan dan membedah Undang-Undang Cipta Kerja, Kami mendapatkan sisa sekitar sembilan perizinan-perizinan terkait. Itu pun sulitnya minta ampun. Jadi, orang bilang perizinannya disederhanakan, tetapi ternyata masih ada jendela-jendela lain yang terbuka," ujar Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Cahyadi Rasyid, dalam Peluncuran Rencana Aksi Bersama Pengembangan Pangan Akuatik Indonesia, Rabu (10/9/2025).

Cahyadi mendorong agar ke depan dilakukan deregulasi atau relaksasi aturan untuk membenahi perizinan di sektor ini.

Kendala regulasi juga terlihat dari belum adanya aturan yang melindungi lahan budidaya perikanan dari alih fungsi. Padahal, untuk lahan sawah sudah ada peraturan khusus perlindungan. Akibat lemahnya payung hukum, kawasan budidaya, khususnya udang, terus mengalami penurunan dalam periode 2015–2023.

Selain regulasi, sektor perikanan budidaya juga menghadapi tantangan eksternal lain, seperti penolakan produk di pasar internasional akibat isu kontaminasi dan tarif anti-dumping, serta ancaman krisis iklim dan pencemaran mikroplastik.

Namun, bagi para pelaku usaha, hambatan regulasi perizinan tetap menjadi batu sandungan terbesar yang harus segera dibenahi agar sektor perikanan budidaya Indonesia bisa berkembang lebih kompetitif.