JAKARTA, KOMPAS.com - Satu tahun lalu, Nazarudin beralih dari sepeda motor berbahan bakar bensin ke listrik. Pengemudi ojek online (ojol) itu menilai biaya operasional sepeda motor Kymco Agility EV miliknya hanya butuh Rp 25.000 untuk tukar baterai di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang dikelola PT PLN (Persero).
Sebelumnya, biaya bahan bakar untuk sepeda motornya bisa mencapai Rp 60.000 per hari untuk pembelian bensin Pertalite.
"Untuk 24 jam Rp 25.000, bedanya jauh banget. Isi baterainya tinggal swipe atau tukar, enggak perlu antre di SPKLU," ujar Nazarudin saat ditemui di SPKLU PLN, Jakarta Selatan, Senin (1/12/2025).
Dalam satu hari rata-rata ia bisa mengangkut lima penumpang dalam waktu 12 jam dan mendapatkan penghasilan Rp 200.000. Waktu yang dibutuhkan untuk penggantian baterai hanya sekitar tiga menit, berbeda dengan pengisian bensin mencapai 10 menit apabila terhambat antrean.
Baca juga: Kemenperin Setop Insentif Impor EV CBU Demi Genjot Hilirisasi Nikel
Apabila mengisi di SPKLU, Nazarudin butuh waktu pengisian ulang selama 30 menit hingga satu jam. Tetapi, kata dia, keterbatasan stasiun pengisian baterai bagi ojek online masih menjadi hambatan yang menyebabkan keterbatasan ruang gerak.
Pria berusia 43 tahun itu pun mengutamakan penumpang di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, serta Jakarta Barat untuk memudahkan penggantian baterai dan menghindari daerah penyangga sekitar seperti Depok dan Tangerang karena masih minim SPKLU.
"Kalau kami dapat ke tempat yang tujuan yang enggak ada SPKLU-nya ini, kadang-kadang ada orderan saya diamkan saja seperti wilayah dari Fatmawati sampai Cinere, Limo itu enggak ada SPKLU-nya, ada lagi di Pondok Cabe yang jauh," ucap dia.
Nazarudin berharap keberadaan SPKLU semakin meluas agar mobilitas ojek online semakin mudah. Tentunya disamping itu menurunkan potongan pendapatan dari pihak penyedia platform.
Tak dimungkiri, seiring meningkatnya adopsi kendaraan listrik di Indonesia, kebutuhan terhadap infrastruktur pendukung menjadi semakin mendesak. Salah satu yang paling krusial adalah ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang mampu menjawab mobilitas masyarakat.
Sebagai BUMN yang memiliki komitmen memperluas ekosistem kendaraan listrik, PT PLN akan memperluas fasilitas tersebut untuk membangun ekosistem kendaraan listrik.
Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah juga mendorong pembangunan SPKLU melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang Rencana Pengembangan SPKLU 2025-2030.
Baca juga: Pemerintah Bakal Bangun SPKLU di Desa untuk Perluas Penggunaan EV
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan, kebijakan itu mencakup perluasan di kota besar maupun kota kecil untuk meningkatkan kenyamanan penggunaan kendaraan listrik. Pembangunan SPKLU turut menggandeng perusahaan swasta yang menjadi mitra PLN.
"Hingga Oktober 2025 telah tersedia 536 SPKLU roda dua di berbagai wilayah," kata Gregorius saat dikonfirmasi, Rabu (3/12/2025).
Secara keseluruhan, SPKLU yang telah tersedia sebanyak 4.377 unit yang tersebar di 2.862 lokasi di seluruh Indonesia. Lokasi SPKLU dapat ditemui melalui fitur Electric Vehicle dalam aplikasi PLN.
PLN juga berkolaborasi dengan mitra-mitranya untuk menambah jumlah Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Jumlah yang tersedia saat ini pun mencapai 1.146 unit.
Gregorius menyatakan, ke depannya jaringan layanan SPKLU bakal ditingkatkan dan menambah kerja sama dengan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) roda dua untuk memperbanyak unit.
"Kolaborasi dengan sektor swasta terus diperkuat melalui skema kemitraan SPKLU yang kini lebih kompetitif dan menarik secara komersial," tutur dia.
Baca juga: Perkuat Ekosistem Kendaraan Listrik, PLN Resmikan SPKLU Center Pertama di Yogyakarta
Kini, PLN menyediakan layanan untuk pengisian baterai motor listrik melalui aplikasi PLN Mobile. Lokasi SPKLU di seluruh Jakarta dapat ditemukan dengan mudah melalui menu Electric Vehicle di PLN Mobile yang menampilkan titik lokasi, jarak terdekat, hingga status ketersediaan charger secara real time.
Berdasarkan catatan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), ketersediaan SPKLU tumbuh pesat dari 1.081 unit pada 2023 menjadi 3.233 unit di 2024. Transaksi pengisiannya ikut melonjak 3,4 kali lipat dan konsumsi listrik yang naik 3,7 kali lipat.
PLN sendiri telah menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 sebagai pedoman pengembangan kelistrikan nasional, dengan target penambahan 69,5 gigawatt listrik. Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan 76 persen dari listrik tersebut berasal dari energi terbarukan.
"Kebutuhan investasinya mendekati Rp 3.000 triliun. PLN tidak mungkin menanggung ini sendirian," jelas Darmawan.
Darmawan menegaskan transisi energi tak hanya menekan biaya produksi, tetapi juga mengurangi ketergantungan energi impor dan gas rumah kaca. Ia menyebut kerja sama dengan berbagai pihak menjadi kunci menjawab tantangan energi bersih.
Dihubungi secara terpisah, CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mencatat tren pemakaian kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di Indonesia kian meningkat terutama pada kendaran roda empat kendati daya beli masyarakat turun. Diproyeksikan penjualan EV mencapai 12-14 persen dari total kendaraan baru di tahun ini.
"Artinya populasi EV itu akan cukup signifikan, di 2030 itu kemungkinan kalau ini bisa sekitar 1 juta kendaraan untuk mobil. Salah satu faktor kenapa penjualan EV naik karena ketersediaan charging station, sekarang relatif sudah lebih banyak untuk kendaraan bermotor," jelas Fabby.
Sebaliknya, penjualan motor listrik sepanjang 2025 terkendala lantaran berhentinya pemberian insentif.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, penjualan mobil listrik selama periode Januari-September 2025 mencapai 55.225 unit, naik tajam dibandingkan total penjualan sepanjang 2024 yang sebanyak 43.188 unit. Sementara, penjualan motor listrik Januari hingga Semester I/2025 berkisar 11.000–12.000 unit.
Di sisi lain, Fabby menjelaskan bahwa infrastuktur EV salah satunya untuk merealisasikan swasembada dan transisi energi yang selama ini digaungkan pemerintah. Ia lantas mendorong pemerintah membuka peluang insentif bagi truk listrik, dan membatasi penjualan mobil konvensional.
"Mungkin juga perlu dihilangkan subsidi bahan bakar minyak sehingga orang lebih cepat beralih ke EV, terutama untuk Pertalite. Apalagi sekarang jenis-jenis kendaraan listrik yang beredar sudah banyak yang dibawa Rp 300 juta, sehingga ini bisa menjadi segmen untuk masyarakat yang baru mulai memiliki mobil," beber Fabby.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya