Pemerintah Bakal Bangun SPKLU di Desa untuk Perluas Penggunaan EV

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P Hutajulu, mengungkapkan pemerintah bakal membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di desa. Hal ini untuk memperluas penggunaan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

"Di desa pun nanti akan didorong SPKLU sehingga di desa diharapkan ada perkembangan EV di sana. Jadi (listrik) tidak hanya untuk penerangan, tetapi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa," ungkap Jisman dalam Electricity Connect 2025 di Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025).

Pada kesempatan itu, dia mengakui bahwa masih ada 1.279.367 rumah tangga yang belum dapat mengakses listrik. Jisman mencatat, akses listrik PT PLN pada triwulan III 2025 mencapai 98,54 persen. Sebanyak 10.068 lokasi belum teraliri listrik 24 jam.

Baca juga: Konsumen Gandrungi Kendaraan Listrik, Penjualan Baterai EV Naik 9 Kali Lipat

"Sisanya ini kebanyakan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar banyak di daerah timur, Papua dan Maluku. Jadi ini tantangan tersendiri, dan memang kami sudah menghitung untuk melistriki ini semua dibutuhkan anggaran yang cukup besar sekitar Rp 61 sekian triliun," jelas dia.

Pemerintah membutuhkan Rp 2,5 triliun untuk memasang listik gratis bagi rumah tangga yang tidak mampu. Dalam tiga tahun terakhir, setidaknya 155.000 rumah tangga telah menerima pemasangan daya gratis. Di tahun ini, Kementerian ESDM menargetkan 255.000 rumah di desa bisa berlistrik.

"Jadi ada sekitar 10.068 lokasi dan di dalamnya ada sekitar 1,28 juta calon pelanggan. Tahun ini dengan anggaran Rp 3 triliun lebih, kami akan menerangi 1.245 lokasi," tutur Jisman.

Dia menyoroti adanya dilema energi yang kini dihadapi Indonesia. Pemerintah harus memastikan pasokan listrik yang cukup dan merata, memastikan tarif tetap terjangkau, serta mendorong penggunaan energi terbarukan.

Baca juga: Empat Miskonsepsi Besar Soal Nikel dan Kendaraan Listrik di Indonesia

"Kemampuan bayar dari masyarakat kita harus pertimbangkan di dalam menentukan tarif listrik yang dibebankan. Kemudian, kita harus mendorong renewable energy ke sistem kita," ucap dia.

Transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan terus dipercepat untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Pemerintah sendiri telah menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 sebagai pedoman pengembangan kelistrikan nasional.

Dalam dokumen RUPTL, dibutuhkan setidakya investasi Rp 3.000 triliun untuk sistem kelistrikan nasional, termasuk peningkatan kapasitas energi baru terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

"Ada program 100 gigawatt PLTS yang tidak hanya diperuntukkan untuk penerangan tetapi juga listrikan misalnya di daerah ada perikanan untuk cold storage, mengawetkan ikan. Kemudian daerah-daerah pertanian yang curah hujannya sedikit juga diperlukan pompa air," papar Jisman.

Baca juga: Rencana Buka 600.000 Ha Lahan Sawit Baru, Solusi atau Kemunduran?