Ratusan Gelondongan Kayu Ilegal Diangkut dari Hutan Tapanuli Selatan

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan menyita lebih dari 60 batang kayu bulat, 150 batang kayu olahan, ekskavator, truk pelangsir kayu, mesin belah, mesin ketam, dan mesin bor di Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK) Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Diketahui, lokasi tersebut merupakan wilayah Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) atas nama pelaku berinisial JAM.

Baca juga:

• Kemenhut Hentikan Sementara Pengangkutan Kayu di Sumatera, Cegah Peredaran Ilegal
• Di Balik Kayu Gelondongan yang Terdampar

"Selain di TPK PHAT JAM, Gakkum Kemenhut juga menyisir lokasi-lokasi lain di luar PHAT JAM dan menemukan satu unit alat berat, dan sebaran kayu bulat di luar PHAT JAM yang diduga merupakan bagian dari kegiatan perusahaan," kata Dirjen Gakkum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

Alat berat ditemukan di hutan hulu Sungai Batang Toru, sekitar delapan kilometer dari operasional PHAT JAM. Dwi menambahkan, barang bukti tersebut telah disegel oleh penyidik.

Sementara itu, alat berat beserta kayu bulat dan kayu olahan dititipkan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tapanuli Selatan untuk proses penyidikan selanjutnya.

Baca juga:

• Menteri LH Sebut Gelondongan Kayu Terseret Banjir Sumatera Bisa Dimanfaatkan
• Menteri LH Sebut Kayu Banjir Bukan dari Hulu Batang Toru

Kemenhut menelusuri pencucian kayu ilegal jadi legal

ANTARA FOTO/Yudi Manar Foto udara kondisi jalan yang putus akibat banjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Minggu (30/11/2025). Bencana banjir bandang yang terjadi pada Selasa (25/11) lalu menyebabkan rumah warga rusak, kendaraan hancur, jalan dan jembatan putus.

Menurut Dwi, Kementerian Kehutanan tengah menyisir maraknya modus operandi pencucian kayu ilegal menjadi legal melalui penyalahgunaan penatausahaan hasil hutan kayu sebagai bagian dari tindak kejahatan pembalakan liar yang dilakukan secara terorganisasi.

Direktur Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan Kemenhut, Yazid Nurhuda menuturkan, petugas juga mengembangkan penyidikan terhadap dua terduga pelaku lain berinisial M dan AR. Diduga, M juga pemilik PHAT yang menerima kayu bulat ilegal dari JAM.

Sementara itu, AR terindikasi kuat melakukan kegiatan pemanenan atau pemungutan hasil hutan tanpa izin di luar PHAT-nya.

Hal ini diketahui berdasarkan hasil analisis citra Sentinel-2 L2A pada Selasa (5/8/2025) yang menunjukkan adanya penebangan pohon di luar peta areal PHAT AR di hulu Sungai Batang Toru seluas 33 hektar. Adapun dari luas areal PHAT AR mencapai 45,2 hektar.

"Pendalaman dan pengembangan penyidikan yang dilakukan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Kehutanan terhadap terlapor, JAM telah membuka jalan untuk mengungkap jejaring pelaku yang lebih luas dan modus operandi kejahatannya," papar Yazid.

Pelaku terancam dikenakan Pasal 50 ayat (2) huruf c Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp 3,5 miliar.

Baca juga:

• Hadapi Regulasi Anti-Deforestasi UE, Sawit dan Kayu Indonesia Dilacak hingga ke Kebunnya
• KLH Telusuri Sumber Gelondongan Kayu yang Terbawa Banjir Sumatera