KLH Telusuri Sumber Gelondongan Kayu yang Terbawa Banjir Sumatera

KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyelidiki penyebab banjir bandang di Sumatera, sekaligus gelondongan kayu yang terseret arus banjir di beberapa lokasi termasuk di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru. 

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, KLH melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Langkah ini jadi respons atas banjir dan longsor yang melanda banyak wilayah.

Baca juga:

• Kemenhut Bantah Tudingan Bupati Tapsel soal Beri Izin Penebangan Hutan Sebelum Banjir
• Menteri LH Hanif Nilai Indonesia Belum Siap Hadapi Krisis Iklim, Sibuk Cari Cara Turunkan Emisi

Selain meninjau langsung ke wilayah terdampak, Kamis (4/11), Menteri Hanif memastikan evaluasi juga sudah dilakukan untuk dokumen persetujuan lingkungan terutama yang berada di DAS Batang Toru.

"Kemudian mulai hari Senin seluruh pimpinan perusahaan yang diindikasikan berdasarkan kajian citra satelit berkontribusi menghadirkan log pada banjir tersebut kami akan undang untuk dilakukan proses penjelasan kepada Deputi Gakkum (Penegakan Hukum)," tutur Hanif dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Baca juga:

• Kerugian Banjir Sumatera Capai Rp 68 T, Celios Desak Moratorium Tambang dan Sawit
• Banjir Sumatera Dipicu Deforestasi, Mayoritas Daerah Aliran Sungai Kritis

KLH selidiki penyebab banjir Sumatera dan gelondongan kayu

Ada 8 perusahaan yang beraktivitas di DAS Batang Toru

ANTARA FOTO/Yudi Manar Foto udara kondisi jalan yang putus akibat banjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Minggu (30/11/2025). Bencana banjir bandang yang terjadi pada Selasa (25/11) lalu menyebabkan rumah warga rusak, kendaraan hancur, jalan dan jembatan putus.

KLH sebelumnya mengidentifikasi delapan perusahaan yang beraktivitas di DAS Batang Toru. Aktivitas itu meliputi perkebunan sawit hingga perusahaan tambang emas.

"Kami akan segera memulai langkah-langkah penyelidikan terkait dengan kasus ini. Tentu korban yang cukup banyak tidak boleh kita memberikan dispensasi dalam kasus ini, hukum harus ditegakkan, korban sudah cukup banyak," ucap Hanif.

Selain penegakan hukum, KLH juga mendorong perbaikan tata ruang. Hanif menyarankan penyelarasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan daya dukung dan daya tampung DAS.

Pengendalian izin di kawasan prioritas kritis juga akan diperketat. Langkah lain adalah rehabilitasi ekosistem dan integrasi mitigasi serta adaptasi iklim dalam tata ruang. 

Baca juga:

• Banjir, Illegal Logging, dan Hak Publik atas Lingkungan yang Aman
• Banjir di Aceh, Pemerintah Didorong Pulihkan Alam Pasca-bencana

Sebagai informasi, banjir bandang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat beberapa waktu lalu. 

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Rabu sore, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang.

"Secara total korban meninggal yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dilaporkan oleh Kompas.com, Rabu (3/12/2025).