KOMPAS.com - Banjir Sumatera pada akhir November 2025 lalu dinilai tidak hanya disebabkan curah hujan ekstrem, tapi juga perubahan bentang alam karena aktivitas manusia, menurut Guru Besar Fakultas Teknik Industri Pertanian Universitas Padjajaran (Unpad), Chay Asdak.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat mencapai 300 milimeter per hari. Angkanya dua kali lipat dibandingkan batas normal yang ditetapkan BMKG.
Baca juga:
"Jadi ini persoalan yang kita tidak bisa melakukan apa pun, persoalan alam yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengurangi dampak negatifnya. Kedua adalah masalah antropogenik karena kebijakan, karena ulah manusia," ujar Chay dalam webinar Hutan, Air, dan Hukum: Orkestrasi Ilmu untuk Ketahanan Bencana di Sumatera yang tayang di YouTube Divia Unpad TV, Rabu (7/1/2026).
SDN I Kuala Simpang di Kabupaten Aceh Tamiang, masih terendap lumpur sisa banjir bandang.Chay menambahkan, tutupan hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak banjir menyusut seiring dengan alih fungsi lahan.
Berdasarkan catatan periode 1990–2024, luas hutan Sumatera Utara menghilang sekitar 500.400 hektar, di Aceh 379.300 hektar, dan Sumatera Barat 354.650 hektar.
Chay menuturkan, tutupan hutan saat ini berganti menjadi kebun dan permukiman.
"Jadi kalau kita melihat bahwa banjir bandang dan tanah longsor terjadi karena kombinasi dua hal maka dua hal ini menjelaskan. Satu faktor yang kita tidak bisa mengelak, curah hujan ekstrem dan perubahan luas hutan yang cukup besar," papar Chay.
Ia menyoroti perubahan tutupan lahan yang mengganggu penyaringan air, meningkatkan aliran permukaan, serta memperbesar debit sungai secara tiba-tiba. Alhasil, banjir dan longsor pun tak terhindari.
Baca juga:
Foto udara kondisi sekitar jembatan darurat di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis (11/12/2025). Warga masih melintasi jembatan darurat dari batang kayu akibat jalan dan jembatan penghubung antara Kabupaten Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Tengah-Sibolga serta Medan putus diterjang banjir bandang pada Selasa (29/11). Di sisi lain, Chay menekankan bahwa banjir tetap akan terjadi meski luasan hutan tidak berkurang.
Namun, dampaknya disebut jauh lebih kecil dibandingkan banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu.
"Banjirnya bukan banjir lumpur, lumpur terjadi karena erosi tinggi dan tanah longsor. Tanah longsor tidak terlalu masif karena pohon-pohon masih berfungsi untuk melahan melalui perakarannya," tutur Chay.
Oleh sebab itu, tutupan hutan diperlukan untuk menjaga stabililtas penyerapan air. Merujuk penelitian Institut Pertanian Bogor, dibutuhkan minimal 40 persen tutupan hutan guna mencegah banjir serta longsor.
Angkanya lebih tinggi dari ketentuan sebesar 30 persen yang sempat diatur dalam regulasi.
Akan tetapi, pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja justru menghapus mengatur kewajiban penetapan dan mempertahankan luasan kawasan hutan minimal 30 persen untuk setiap daerah aliran sungai (DAS) atau pulau.
"Jadi diberi angka 30 persen saja masih kedodoran, apalagi dihilangkan," imbuh dia.
Baca juga: Banjir Sumatera Cerminan Kegagalan Pemanfaatan Bentang Alam
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya