Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belajar dari India, Indonesia Dinilai Perlu Target Ambisius EBT

Kompas.com, 7 Januari 2026, 11:18 WIB
Manda Firmansyah,
Ni Nyoman Wira Widyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Sebagai sesama negara berkembang, Indonesia dapat berkaca dari pengalaman India dalam mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) di dalam negeri.

India dinilai memahami ketergantungannya terhadap energi fosil sangat tinggi, dan mulai memikirkan untuk beralih ke EBT dengan mengatur target capaiannya melalui peraturan perundang-undangan ketenagalistrikan. Saat ini, India dinilai telah menjadi pemain utama dalam pasar EBT global.

Baca juga:

"Jadi penting untuk punya target dan India melaksanakan itu dengan konsisten walaupun pemerintahnya ganti. Bahkan, ketika ganti pemerintah, targetnya dinaikkan lebih ambisius," ujar Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa kepada Kompas.com, Selasa (6/1/2025).

Belajar dari India terkait target bauran energi baru terbarukan

Tingkatkan target dan integrasikan pengembangan EBT 

Ilustrasi Stasiun Kereta Api New Delhi di India. India dinilai sukses jadi pemain utama EBT global. Indonesia bisa meniru strategi target EBT, industri surya, dan konsistensi kebijakan ini.Dok. Wikimedia Commons/Sumita Roy Dutta Ilustrasi Stasiun Kereta Api New Delhi di India. India dinilai sukses jadi pemain utama EBT global. Indonesia bisa meniru strategi target EBT, industri surya, dan konsistensi kebijakan ini.

India terus meningkatkan target bauran EBT untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) dan batu bara.

Di sisi lain, India juga mengintegrasikan pengembangan EBT dengan industri dalam negeri.

Imbasnya, ada insentif ekonomi langsung dari penggunaan EBT karena India mempunyai industri panel surya dengan kapasitas produksi mencapai 100 gigawatt (GW).

"Yang tadinya tuh kecil sekali, pada 2010 India hanya punya kurang dari satu GW ya industri modul surya, sekarang (kapasitasnya lebih dari) 100 GW," tutur Fabby.

Selain itu, India juga membangun industri turbin angin untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).

"India menggunakan target domestik itu sebagai demand (permintaan) untuk industri energi terbarukan. Kalau Indonesia mau mempelajari keberhasilan India, ya itu bisa diterapkan. Ada targetnya, dilaksanakan secara konsisten, kemudian dihubungkan dengan pembangunan industri," jelas dia.

Baca juga:

India dinilai sukses jadi pemain utama EBT global. Indonesia bisa meniru strategi target EBT, industri surya, dan konsistensi kebijakan ini.UNSPLASH/SARANG PANDE India dinilai sukses jadi pemain utama EBT global. Indonesia bisa meniru strategi target EBT, industri surya, dan konsistensi kebijakan ini.

Sebelumnya, Associate Adjunct Professor at the Goldman School of Public Policy of the University of California, Berkeley and Co-Faculty Director of the India Energy and Climate Center, Nikit Abhyankar mengatakan, India menawarkan pengalaman dan pengetahuan berharga bagi Indonesia untuk pengembangan EBT di dalam negeri.

Terdapat beberapa strategi yang berhasil diterapkan di India dan dapat dicontoh oleh Indonesia.

Pertama, komitmen politik dan visi politik yang sangat kuat pada tingkat pengambilan keputusan tertinggi. Misalnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 100 gigawatt (GW) pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Komitmen politik tersebut harus bisa menggerakkan birokrasi dan berbagai mekanisme lainnya.

Di tingkat regulasi, Indonesia perlu menerapkan kewajiban portofolio energi terbarukan, yang mengharuskan perusahaan utilitas untuk membelinya dalam persentase tertentu.

Kata Nikit, saat ini India mensyaratkan 20 persen dan akan meningkat menjadi lebih dari 43 persen pada 2030.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
LSM/Figur
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Pemerintah
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
LSM/Figur
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
Pemerintah
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Pemerintah
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
LSM/Figur
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Pemerintah
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
Pemerintah
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
Pemerintah
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pemerintah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Pemerintah
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
LSM/Figur
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Pemerintah
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau