Pengelolaan Sampah di Indonesia Buruk, Wamendagri Ingatkan Ancaman Kesehatan dan Krisis Iklim

KOMPAS.com - Masalah sampah di Indonesia dinilai semakin kompleks, seiring bertumbuhnya ekonomi dan populasi. Ketika produksi sampah secara nasional terus meningkat, kapasitas pengelolaan di tingkat daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Keterbatasan tersebut khususnya sumber daya manusia (SDM), serta infrastruktur dan teknologi pendukung dalam pengelolaan sampah.

Baca juga:

• Darurat Sampah di Tangsel, Hujan Perparah Keadaan
• Darurat Sampah, Pemkot Tangsel Salahkan Pedagang Kaki Lima

Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus mengatakan, dampak dari pengelolaan sampah yang tidak memadai sangat merugikan. Dampaknya, antara lain pencemaran lingkungan hidup, memperburuk kualitas udara, mengganggu kesehatan masyarakat, dan menimbulkan korban jiwa.

"Apalagi, sekarang cuaca ekstrem. Curah hujan itu begitu tinggi," ujar Wiyagus dalam webinar Forum Diskusi Aktual: Tantangan dan Peluang Menuju Tata Kelola Sampah Berkelanjutan (Studi Kasus Aglomerasi Sampah) di kanal YouTube BSKDN Kemendagri, Selasa (13/1/2026).

Masalah sampah di Indonesia

Kelebihan kapasitas hingga emisi gas rumah kaca

PEXELS.com/Fernando Makers Wamendagri Akhmad Wiyagus menyoroti dampak pengelolaan sampah yang tidak memadai, dari gangguan kesehatan hingga emisi gas rumah kaca.

Kelebihan kapasitas di tempat pemrosesan akhir (TPA) beberapa kali menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Salah satu contohnya, ratusan orang meninggal dunia akbat longsor sampah di TPA Leuwigajah, Jawa Barat, pada tahun 2005 karena curah hujan sangat tinggi dan gas metana yang terakumulasi.

Berkaca dari kasus tersebut, Wiyagus menyesalkan terpaksa harus membandingkan permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia dengan negara-negara yang berkembang lainnya.

Kasus longsor sampah dengan korban jiwa hingga ratusan orang pernah terjadi di Filipina pada tahun 2000 dan Ethiopia tahun 2017.

"Tapi kenyataannya seperti itu cerminan negara kita ya. Jangan sampai lagi terjadi hal-hal semacam itu," tutur Wiyagus.

Di sisi lain, pengelolaan sampah secara tidak memadai berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) yang memperparah krisis iklim. 

Wiyagus mengenang kebakaran TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada tahun 2023 yang sangat sulit dipadamkan.

Sebagai Kapolda Jawa Barat waktu itu, Wiyagus menyasikan akumulasi ribuan ton sampah yang terbakar sangat mengganggu kenyamanan masyarakat Kabupaten Bandung Barat dan daerah-daerah sekitarnya.

Baca juga:

• Sampah Campur Aduk, Biaya Operasional Waste to Energy Membengkak
• KKP: 20 Juta Ton Sampah Masuk ke Laut, Sumber Utamanya dari Pesisir

Bikin kualitas hidup masyarakat menurun

Humas Jabar Aktivitas pembungaan sampah di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Buruknya pengelolaan sampah akan berdampak terhadap penurunan kualitas kehidupan masyarakat dan menghambat potensi pemanfaatannya melalui proyek waste to energy (WtE).

Konsep aglomerasi pengelolaan persampahan, kata Wiyagus, sangat mendesak dan relevan untuk dikembangkan.

Pendekatan kolaborasi antar daerah dalam pengelolaan sampah disebut jadi resep paling mujarab untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Bagaimana pengelolaan sampah itu harus dikelola secara aglomerasi ya. Jadi, bukan hanya Tangerang Selatan (Tangsel), tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau Walikota Bogor punya lahan yang cukup luas ya, kenapa tidak ditawarkan ke Walikota Tangsel, mau sewa atau beli saja karena Tangsel di media ini kan setiap hari ya, kemarin di demo mahasiswa," terang dia. 

Baca juga: Jakarta Punya Pusat Daur Ulang Sampah, Kapasitasnya hingga 10 Ton