Dorongan Pajak Daging Menguat di Eropa, Konsumsi Tinggi Karbon Dinilai Ancam Iklim

KOMPAS.com - Pemerintah Eropa didesak untuk menerapkan pajang daging (meat tax), seiring meningkatnya bukti bagaimana pola makan tinggi karbon berdampak buruk bagi bumi.

Studi dari Institut Penelitian Iklim Potsdam (PIK) mencoba menghitung bagaimana jika pajak daging diterapkan di Uni Eropa, salah satu wilayah dengan konsumsi daging tertinggi, dilansir dari Euronews, Rabu (21/1/2026).

Baca juga:

• Pajak Karbon Uni Eropa Resmi Berlaku, Apa Dampaknya?
• Uni Eropa Bakal Perketat Impor Plastik demi Industri Daur Ulang Lokal

Bagaimana jika pajak daging diterapkan di Eropa?

Shutterstock/aleksandr talancev Pemerintah Eropa didesak menerapkan pajak daging seiring menguatnya bukti dampak pola makan tinggi karbon terhadap pemanasan global.

Sebagai informasi, sektor pangan dan pertanian menyumbang sepertiga dari emisi gas rumah kaca global, menempati posisi kedua setelah pembakaran bahan bakar fosil.

Bahkan, menurut studi tahun 2023 dari jurnal Nature, emisi gas rumah kaca dari cara manusia memproduksi dan mengonsumsi makanan bisa menambah hampir satu derajat celsius pemanasan pada atmosfer bumi pada tahun 2100.

Daging sapi dan daging domba kerap disebut sebagai salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan. 

FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, menyampaikan, 14,5 persen dari semua emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh manusia berasal dari peternakan.

Dilansir dari DW, industri tersebut menghasilkan karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dan oksida nitrat (N2O) yang mendorong pemanasan global. 

Pada tahun 2022, rata-rata sembilan kilogram daging sapi dikonsumsi setiap hari, yang menghasilkan 0,8 ton setara karbon dioksida (CO2 equivalent).

Jika orang-orang Eropa dan Amerika Utara berhenti mengonsumsi daging sapi, mereka disebut bisa mengurangi masing-masing 1,2 ton dan 3,3 ton setara karbon dioksida.

Meski banyak ilmuwan memperingatkan bahaya emisi dari sektor peternakan, Uni Eropa dinilai masih belum menunjukan rencana nyata untuk menerapkan pajak daging, atau mendorong negara-negara anggotanya bertransisi menuju pola makan yang didominasi nabati.

Langkah itu sebenarnya disebut mampu memangkas emisi pertanian hingga sebesar 15 persen.

Baca juga:

• Krisis Iklim, Peternakan Sapi Perah Harus Modifikasi Suhu Kandang
• Salju Kian Langka, Krisis Iklim Tekan Pariwisata Musim Dingin Eropa

Akan cukup kompleks dan tidak praktis

Pemerintah Eropa didesak menerapkan pajak daging seiring menguatnya bukti dampak pola makan tinggi karbon terhadap pemanasan global.

Untuk menangkal emisi dari sektor pangan dan perhatian, PIK mengungkapkan, dari perspektif ekonomi harus ada menambahkan biaya lingkungan terkait produksi yang dikeluarkan selama produksi ke harga.

“Ini berarti semakin banyak karbon dioksida yang dikeluarkan, semakin mahal harganya,” kata peneliti PIK dan penulis studi tersebut, Charlotte Plinke.

Namun, Plinke berpendapat bahwa menerapkan sistem seperti itu untuk makanan yang dikonsumsi orang Eropa akan sangat kompleks dan tidak praktis dalam jangka pendek.

Peneliti pun berpendapat bahwa pilihan paling sederhana adalah menargetkan pajak pertambahan nilai (PPN atau VAT) produk daging.

Para peneliti menemukan bahwa pengenaan tarif PPN standar pada daging dapat mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh konsumsi makanan antara 3,48 dan 5,7 persen, tergantung pada kategori kerusakan.

Hal ini kemungkinan disebabkan oleh penurunan penjualan, yang dapat mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak buah dan sayuran.