Hujan Ekstrem Makin Meningkat, Jawa Barat Berpotensi Paling Rentan Bencana

KOMPAS.com - Stasiun pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi kenaikan suhu yang mencerminkan terjadinya pemanasan global.

Imbasnya, diproyeksikan akan terjadi peningkatan cuaca ekstrem dan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, kekeringan, sampai kebakaran hutan dan lahan, dengan tingkat keparahan tergantung pada skenario emisi gas rumah kaca (GRK).

Baca juga:

• Cuaca Ekstrem Diprediksi Masih Berlanjut, Pemprov DKI Gelar Modifikasi Cuaca
• Panas Ekstrem Berlipat Ganda pada 2050, Indonesia Masuk Daftar Negara Paling Terdampak

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selama periode tahun 2010-2025, kejadian banjir dan longsor menunjukkan tren peningkatan, yang mengindikasikan adanya peningkatan ancaman cuaca ekstrem dan tingkat kerentanan lingkungan.

Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi dengan potensi bencana hidrometeorologi tertinggi. Disusul kemudian, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Meningkatnya suhu pemanasan global terkonfirmasi dengan meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi. Tren kejadian banjir dan longsor selama 16 tahun terakhir, memang Jawa yang paling rentan. Secara historis, kejadian tertinggi di Jawa Barat," ujar Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramadhani dalam webinar Cuaca Tak Menentu, Banjir Makin Mengancam, Selasa (10/2/2026).

Baca juga:

• Cuaca Ekstrem di Indonesia Diprediksi hingga Maret 2026, Ini Kata BMKG
• Pakar ITB Sebut Longsor Cisarua Dipicu Hujan Ekstrem, Bagaimana dengan Alih Fungsi Lahan?

Frekuensi dan intensitas hujan ekstrem di Indonesia meningkat

Pola curah hujan ekstrem berulang di Jabodetabek bisa lebih sering

ANTARA FOTO/Irwansyah Putra BANJIR SUMATERA: Petugas Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Aceh mengambil sampel kayu gelondongan yang terbawa arus luapan Sungai Tamiang, di area pasantren Islam Terpadu Darul Mukhlishin, Desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (19/12/2025). Kemenhut telah mengirim tim verifikasi dan membentuk tim investigasi gabungan bersama Polri untuk menelusuri asal-usul kayu gelondongan yang ditemukan pascabencana banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.

Dalam enam tahun terakhir, curah hujan ekstrem telah memicu bencana hidrometeorologi di berbagai daerah Indonesia.

Sebagai contoh, curah hujan 377 milimeter (mm) per hari pada Rabu (1/1/2020), curah hujan 385 mm per hari pada Rabu (10/10/2025) di Bali, serta curah hujan 411 mm per hari pada Rabu (26/11/2025) di Aceh.

Menurut Andri, berbagai fenomena dari dinamika atmosfer memang menjadi penyebab cuaca ekstrem, dengan tingkat keparahan tertinggi yang dipicu siklon tropis.

"(siklon tropis) Senyar di tiga provinsi, bahkan mencapai 411 mm per hari di Aceh dan ini tidak berlangsung hanya sehari, tapi beberapa hari ya, walau tidak setinggi 411 mm di hari sebelumnya dan juga setelahnya siklon tersebut melintas Aceh, (curah hujan) 200 mm ke atas," jelas Andri.

Di sisi lain, curah hujan ekstrem di atas 200 mm per hari juga cukup banyak terjadi di wilayah Jabodetabek pada periode tahun 2000-2026.

Andri menganggap, curah hujan ekstrem di Jabodetabek tersebut membentuk pola tertentu yang berulang sesuai sesuai siklus tiga atau lima tahun sekali.

Namun, ke depannya, pola curah hujan ekstrem yang berulang di Jabodetabek kemungkinan akan lebih sering.

Apalagi, pemanasan global berpotensi meningkatkan frekuensi dan intensitas hujan ekstrem ke depannya.

"Ini untuk dapat mensimulasikan sistem daya serap ataupun drainase di suatu wilayah. Contohnya DKI Jakarta, apakah dengan hujan yang 150 mm per hari atau 200 mm per hari atau 300 mm per hari. Itu dapat menampung atu tidak. Lalu, bagaimana langkah mitigasi dan kontinuitasnya," ucapnya.

Pembangunan perparah krisis ekologis Jawa Barat

Dok: ARIESANT/WARGA. Pantauan udara suasana banjir di Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Minggu (18/1/2026). Jawa Barat menjadi provinsi dengan potensi bencana hidrometeorologi tertinggi. Disusul kemudian, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sebelumnya, pakar ekologi politik dari IPB University, Arya Hadi Dharmawan mengatakan, tekanan dari pembangunan yang semakin masif memperparah krisis ekologis di Jawa Barat.

Menurut Arya, krisis ekologis di Jawa Barat tidak bisa disamaratakan untuk setiap daerah. Masing-masing daerah di provinsi tersebut mempunyai karakteristik ekosistem yang berbeda-beda.

Di wilayah utara Jawa Barat, kata Arya, krisis ekologis disebabkan alih fungsi lahan. Bahkan, wilayah utara menjadi wilayah yang menghadapi tekanan terberat dari pembangunan.

Wilayah utara disebut menjadi arena "tarik-menarik" antara pembangunan infrastruktur, industri, serta sektor pertanian. Kondisi ini diperburuk dengan adanya ancaman abrasi laut dan penurunan muka tanah.

“Alih fungsi lahan di wilayah utara mencapai sekitar 2.000 hektar per tahun untuk jalan tol, kawasan industri, hingga pusat perbelanjaan. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Jabar,” ujar Arya, dilansir dari laman resmi IPB.

Di wilayah tengah, terutama Bandung Raya, krisis ekologis disebabkan deforestasi di kawasan hulu. Sementara itu, kawasan hilirnya, krisis ekologisnya dipicu urbanisasi, yang mana semakin padatnya populasi penduduk menyebabkan perluasan area permukiman.

Di wilayah selatan, krisis ekologis juga sudah mengkhawatirkan. Khususnya, di kawasan daerah aliran sungai (DAS). Ia mencontohkan kondisi DAS Citanduy yang membentang dari Gunung Sawal hingga pesisir selatan Jawa Barat.

Baca juga: Hujan Ekstrem Bikin Jakarta Dikepung Banjir, Pakar Ingatkan RTH Perlu Dikaji Ulang

DOK TAGANA PANGANDARAN Permukiman di Kecamatan Kalipucang terendam air usai Sungai Citanduy meluap, Selasa (11/11/2035). Jawa Barat menjadi provinsi dengan potensi bencana hidrometeorologi tertinggi. Disusul kemudian, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Di wilayah barat, krisis ekologis disebabkan tekanan dari pembangunan permukiman untuk menampung lonjakan jumlah penduduk. Berbatasan dengan DKI Jakarta, wilayah barat  menjadi tempat tinggal bagi penduduk penglaju yang bekerja ke ibukota.

Saat ini, jumlah penduduk Jabar mencapai 50 juta jiwa, dengan kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) menjadi wilayah yang tingkat kepadatannya ekstrem.

Dampaknya, wilayah barat menghadapi tidak hanya krisis ekologis, tapi juga permasalahan, seperti sengketa lahan, peningkatan kasus kriminalitas, hingga konflik sosial-ekonomi lainnya.

Di sisi lain, sejumlah DAS utama di Jabar, seperti Citarum, Ciliwung, Cisadane, dan Cimanuk, telah mengalami pencemaran berat dan sedimentasi.

“Risikonya jelas, banjir di wilayah hilir dan kekeringan di wilayah hulu,” tutur Arya.

Ia menggarisbawahi pentingnya penyelarasan data ekologis lintas wilayah dan lintas lembaga. Ketidaksinkronan data berpotensi melahirkan kebijakan yang keliru.

“Data yang tidak presisi akan menghasilkan kebijakan yang tidak presisi pula. Inilah yang kami sebut sebagai policy blindness atau kebijakan yang buta,” ucapnya.

Baca juga: Panas Ekstrem Berlipat Ganda pada 2050, Indonesia Bisa Terdampak