KOMPAS.com - Emisi dari sektor penerbangan dan pelayaran akan resmi dimasukkan ke dalam anggaran karbon Inggris, yakni mulai periode Anggaran Karbon Keenam (tahun 2033 hingga 2037).
Aturan ini ditetapkan di bawah undang-undang baru yang diajukan oleh Pemerintah.
Menteri Perubahan Iklim, Katie White, mengonfirmasi langkah tersebut melalui surat kepada ketua Komite Seleksi Transportasi, Ruth Cadbury.
Melansir Edie, Senin (27/4/2026) aturan hukum ini akan menyelaraskan emisi penerbangan dan pelayaran internasional dengan rencana yang sudah ada.
Hal ini memastikan emisi tersebut dihitung bersama sektor lainnya dalam kerangka kerja net-zero Inggris hingga tahun 2050.
Aturan terpisah juga menetapkan bahwa penggunaan "kredit internasional" untuk Anggaran Karbon Kelima (2028–2032) adalah nol. Artinya, Inggris harus benar-benar mengurangi emisinya sendiri tanpa bergantung pada pembelian kredit dari luar negeri.
Baca juga: Inggris Kucurkan Rp 115 Miliar untuk Krematorium agar Beralih ke EBT
Pemerintah menyatakan bahwa perubahan ini tidak mengubah target iklim yang sudah ada ataupun menetapkan batasan baru khusus untuk sektor tersebut. Langkah ini lebih kepada meresmikan praktik pencatatan emisi yang sebenarnya sudah diperhitungkan dalam rencana kebijakan sebelumnya.
Komite parlemen dan penasihat iklim pemerintah sendiri, yaitu Climate Change Committee (CCC), sebelumnya telah mendesak agar emisi dari sektor-sektor ini segera dimasukkan dalam hitungan resmi.
Di sektor penerbangan, Pemerintah menargetkan pengurangan emisi hingga 6,3 juta ton CO2 pada tahun 2040. Bahan bakar pesawat berkelanjutan (SAF) diharapkan menjadi kunci utamanya.
Berdasarkan aturan SAF di Inggris yang diperkenalkan tahun lalu, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan ini wajib mencapai 10 persen pada tahun 2030 dan meningkat menjadi 22 persen pada tahun 2040.
Namun, masih ada keraguan apakah sektor ini mampu mencapai target tersebut. Permintaan dari industri ternyata belum sebanding dengan perkiraan pasokan, dan beberapa proyek produksi bahan bakar ini sedang mengalami kesulitan keuangan.
Para kritikus mengkhawatirkan apakah metode pembuatan bahan bakar pesawat ramah lingkungan saat ini benar-benar bisa mengurangi emisi secara total dari awal produksi hingga pemakaian.
Di saat yang sama, rencana perluasan bandara juga menjadi sorotan. Sebuah komite parlemen memperingatkan bahwa perluasan ini bisa membahayakan target net-zero.
Bandara Luton berencana meningkatkan kapasitas menjadi 32 juta penumpang per tahun, sementara Bandara Gatwick ingin menambah jumlah penerbangan hingga 100.000 setiap tahunnya.
Komite Audit Lingkungan menyatakan bahwa kebijakan yang ada saat ini belum cukup kuat untuk membersihkan sektor penerbangan agar sesuai dengan anggaran karbon negara.
Sektor pelayaran menghadapi tantangan yang serupa. Meskipun emisi dari kapal telah turun 30 persen sejak tahun 1990, sektor ini masih menyumbang 7,9 persen dari total emisi transportasi di Inggris pada tahun 2022.
Strategi terbaru pemerintah menetapkan target pengurangan emisi secara bertahap menuju target net-zero pada 2050. Pemilik kapal diwajibkan mengurangi emisi mereka sebesar 30 persen pada tahun 2030, dan meningkat menjadi 80 persen pada tahun 2040.
Baca juga: Emisi Gas Rumah Kaca Inggris Turun 2 Persen pada Tahun 2025
Namun upaya pembersihan emisi ini sulit dilakukan karena sifat industri pelayaran yang melintasi batas antarnegara, biayanya yang sangat mahal, serta ketidakpastian mengenai teknologi apa yang akan digunakan di masa depan.
Inggris berencana memasukkan sektor pelayaran domestik ke dalam sistem perdagangan karbon mereka (ETS) mulai tahun 2026. Sistem ini membatasi jumlah emisi dan memperbolehkan perusahaan untuk saling memperjualbelikan kuota polusi di mana perusahaan yang lebih cepat mengurangi emisi akan mendapatkan keuntungan finansial.
Namun, kelompok industri merasa khawatir karena belum siap. Kamar Dagang Pelayaran Inggris baru-baru ini meminta agar perluasan skema ini ditunda, dengan alasan kurangnya dukungan dari pemerintah.
Secara internasional, diskusi mengenai rencana penerapan pajak karbon global untuk sektor pelayaran sendiri masih terus berlanjut.
Pembicaraan di pertemuan Organisasi Maritim Internasional (IMO) sempat tertunda tahun lalu karena adanya penolakan dari Amerika Serikat. Sementara itu, negara-negara Eropa menunjukkan dukungan kuat untuk penetapan harga karbon global. Hal ini memicu potensi perbedaan pendapat yang lebih tajam saat negosiasi dimulai kembali minggu ini.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya