FEM IPB: Mayoritas Manfaat MBG masih Terkonsentrasi di Jawa dan Perkotaan

KOMPAS.com - Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University menilai tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu diperkuat agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran, efisien, serta memberi dampak bagi ekonomi lokal.

Hal itu mengemuka dalam "Strategic Discussion Series 1" yang digelar FEM IPB secara hybrid di Bogor, Selasa (28/4/2026), dengan menghadirkan Guru Besar Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB, Prof Bambang Juanda, sebagai narasumber utama.

"Keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari kecepatan perluasan program atau besarnya anggaran, tetapi harus dipastikan mampu menyediakan makanan bergizi, aman, akuntabel, dan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan," jelas dia dalam keterangan resmi, Rabu (29/4/2026).

Baca juga: Teruskan MBG, Prabowo: Apa Salahnya Presiden Gelontorkan Uang ke Rakyat?

Menurut dia, MBG perlu dijalankan melalui kombinasi sentralisasi standar nasional dan desentralisasi operasional berbasis sekolah serta komunitas.

Melalui skema itu, pemerintah pusat berperan menetapkan standar gizi, keamanan pangan, menu acuan, audit, hingga sanksi. Sementara pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas dapat berperan dalam verifikasi penerima manfaat, pengadaan bahan pangan lokal, distribusi, serta pengumpulan umpan balik harian.

Bambang juga menilai ukuran keberhasilan program tidak cukup dilihat dari jumlah porsi yang diproduksi, tetapi juga berapa porsi yang benar-benar dikonsumsi, biaya per porsi yang dimakan, tingkat sisa makanan, serta seberapa besar belanja program mengalir ke petani, UMKM, koperasi, BUMDes, dan pasar lokal.

Ia menyebut indikator seperti cost per eaten meal, tingkat food waste, porsi belanja lokal, penyelesaian keluhan, dan hasil inspeksi mutu perlu masuk dalam sistem evaluasi MBG.

Distribusi manfaat belum merata

Data yang dipaparkan dalam forum menunjukkan distribusi manfaat MBG masih perlu perhatian.

Sebanyak 58,9 persen manfaat program berada di Pulau Jawa, sementara 80,4 persen diterima wilayah perkotaan dan hanya 19,6 persen di wilayah perdesaan.

Temuan itu dinilai menunjukkan perlunya afirmasi wilayah agar distribusi manfaat tidak hanya mengikuti kepadatan penduduk atau kemudahan layanan, tetapi juga mempertimbangkan kerentanan gizi di tiap daerah.

Selain itu, analisis distribusi manfaat juga menunjukkan kelompok ekonomi bawah atau desil 1-4 hanya menerima 10,2 persen manfaat, sedangkan kelompok atas atau desil 9-10 menerima 62,9 persen.

Bahkan, kelompok termiskin hanya menerima 1,1 persen manfaat, sementara kelompok terkaya menerima 46,5 persen manfaat. Padahal, empat desil terbawah tercatat memiliki konsumsi protein paling rendah, yakni 51,4 gram per kapita per hari.

Baca juga: Sebut Anak Sekolah Suka MBG, Prabowo: Menghemat Uang Mereka

Sementara itu dosen Departemen Agribisnis FEM IPB, Prof Harianto, menilai MBG perlu ditempatkan dalam ekosistem kebijakan yang lebih luas.

Ia menyebut tujuan MBG, seperti mengatasi persoalan gizi, mendukung konsentrasi belajar, dan mengurangi beban rumah tangga, berkaitan dengan program lain seperti 1.000 Hari Pertama Kehidupan, intervensi gizi spesifik, pendidikan ibu, UKS, perlindungan sosial, dan pemberdayaan UMKM.

Sementara itu, dari perspektif ekonomi syariah, Dr Deni Lubis menyoroti pentingnya ketepatan sasaran agar bantuan pangan tidak menimbulkan pemborosan.