JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Kementerian PPN memproyeksikan kerugian ekonomi akibat krisis iklim bakal mencapai Rp 2.005 triliun pada 2029. Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Nizhar Marizi menyatakan bahwa angka tersebut naik empat kali lipat dibandingkan tahun 2025.
"Kerugian ekonomi akibat perubahan iklim diproyeksikan meningkat empat lipat, dari Rp 469 triliun (2025) menjadi Rp 2.005 triliun pada tahun 2029 jjika kita tidak melakukan apa-apa atau business as usual," ungkap Nizhar dalam Media Gathering di Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).
Pemerintah berkomitmen menurunkan emisi melalui Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC).
Baca juga: Studi Sebut Swasembada Saja Tak Cukup Cegah Krisis Pangan Global
Dalam kesempatan itu, dia turut menyinggung terkait permasalahan sampah di Indonesia. Tempat pemrosesan akhir (TPA) diproyeksikan akan penuh pada 2028 mendatang jika tak ada tindakan untuk pengelolaanya.
Pemerintah sendiri saat ini berencana membangun fasilitas Pengoahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di berbagai wilayah. Nizhar menyebut, Indonesia juga mengalami ancaman berkurangnya keanekaragaman hayati.
"Memang ekosistemnya terdegradasi, habitatnya juga semakin hilang oleh manusia ataupun karena perubahan iklim sehingga ancaman kepunahan terhadap kehati kita juga semakin akhir-akhir ini semakin tinggi terjadi," tutur dia.
Di sektor keanekaragaman hayati, pemerintah telah bergabung dalam Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (CBD). Pada keanggotaan ini, Indonesia telah diminta untuk menyusun National Strategy and Action Plan untuk pelestarian biodiversitas.
Dalam upaya mempercepat transisi menuju pembangunan rendah karbon dan berkelanjutan, Bappenas menggandeng Global Green Growth Institute (GGGI). Selama periode kerja sama, kemitraan tersebut diklaim berhasil mendukung pengurangan emisi sebesar 183,54 juta ton CO2 serta menciptakan lebih dari 271.000 lapangan kerja hijau.
Investasi hijau senilai sekitar 776,5 juta dollar AS (Rp 13,82 triliun) berhasil dimobilisasi di berbagai sektor mulai dari energi, kawasan perkotaan, perhutanan sosial hingga ekonomi biru.
Kini, kerja samanya memasuki fase baru melalui program Green Indonesia Future Initiative (GIFT) 2026–2030 yang akan diluncurkan pada 4 Juni 2026 di Jakarta.
GIFT menargetkan mobilisasi investasi hijau sebesar 2 miliar dollar AS (Rp 35,4 triliun) pada 2030, dua kali lipat dari total yang dicapai di semua fase sebelumnya.
Baca juga: Kabupaten Sigi Jadi Laboratorium Adaptasi Perubahan Iklim
"Melalui GIFT 2026–2030, kami memasuki fase yang dibangun di atas fondasi yang telah kami letakkan. GIFT bertujuan untuk menghadirkan peluang guna meningkatkan ambisi iklim Indonesia sekaligus meminimalkan risiko investasi dan memperluas akses pembiayaan bagi inisiatif hijau yang layak didanai dan berdampak tinggi," jelas GGGI Indonesia Country Representative, Rowan Fraser.
Ke depannya, inisiatif ini juga diharapkan mendorong peluang penciptaan lapangan kerja hijau, memperkuat keamanan energi, mendukung praktik ekonomi sirkular di berbagai sektor, dan memobilisasi investasi hijau dari berbagai sumber pendanaan menjadi pilar pendukung pertumbuhan hijau.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya