Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lautan Dunia Kritis, Laju Kenaikan Air Laut Naik 2 Kali Lipat

Kompas.com, 9 Juni 2026, 19:30 WIB
Monika Novena,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

Sumber Guardian

KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan lautan di dunia saat ini sedang berada di bawah tekanan yang parah dan semakin cepat akibat aktivitas manusia, di mana kecepatan kenaikan permukaan air laut melonjak dua kali lipat dibandingkan dengan sepuluh tahun yang lalu.

Melansir Guardian, Senin (8/6/2026) laporan tersebut menyatakan bahwa faktor-faktor perusak yang semakin parah ini termasuk pencemaran limbah dan penangkapan ikan secara besar-besaran oleh industri yang efeknya terus menumpuk.

Selain itu, laporan menemukan pula faktor-faktor utama yang merusak lingkungan laut meliputi pertumbuhan jumlah penduduk manusia, kemajuan teknologi, perubahan sistem aturan hukum, serta ketidakstabilan sosial, ekonomi, dan politik dunia (geopolitik).

Sebagai contoh, jumlah penduduk dunia meningkat dari 7,7 miliar jiwa pada tahun 2017 menjadi 8,2 miliar jiwa pada akhir tahun 2024. Lebih dari sepertiga penduduk bumi tinggal di wilayah yang jaraknya kurang dari 100 kilometer dari garis pantai, dan 11 persen di antaranya tinggal di daratan yang tingginya kurang dari 10 meter di atas permukaan laut.

Akibatnya, terjadi kepunahan makhluk hidup laut secara luas dan membuat sistem ekosistem samudra berada dalam kondisi yang sangat kritis.

Baca juga: AI Bisa Jadi Senjata Baru Berantas Perdagangan Satwa Laut Ilegal

Dampak aktivitas manusia terhadap laut

Laporan Penilaian Samudra Dunia ketiga dari PBB ini merangkum hasil kerja dari hampir 600 ilmuwan yang berasal dari 86 negara, yang meneliti kesehatan lautan dunia dari tahun 2021 hingga 2025.

Laporan sebelumnya yang mencakup data hingga tahun 2018, sudah menemukan adanya kerusakan yang terus-menerus pada lingkungan laut.

Lima tahun kemudian, para ilmuwan kini lebih memahami tentang dampak buruk yang saling menumpuk dari aktivitas manusia terhadap lautan. Laporan terbaru ini menunjukkan betapa besarnya kerusakan yang telah terjadi hanya dalam beberapa tahun terakhir ini saja.

Temuan utama para ilmuwan tersebut meliputi permukaan air laut terus naik dengan kecepatan yang semakin tinggi, dari yang sebelumnya naik 2 mm per tahun sebelum tahun 2015, kini melonjak menjadi naik 4,3 mm per tahun pada tahun 2023.

Selain itu, 16 persen dari total peningkatan panas lautan global sejak tahun 1955 ternyata terjadi baru-baru ini saja, yaitu setelah tahun 2018. Peningkatan suhu panas yang paling tinggi juga terpantau terjadi di Samudra Atlantik serta bagian selatan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Masih banyak hal yang belum diketahui tentang lautan di mana baru 27 persen dari total dasar laut yang berhasil dipetakan hingga tahun 2025, sehingga ekosistem laut dalam masih sangat sulit untuk dipahami.

Baca juga: Beratnya Penanaman Bibit Mangrove di Pesisir Jakarta akibat Sampah Plastik

"Kita tidak bisa terus-menerus memperlakukan lautan seolah-olah kekayaannya tidak ada batasnya. Kerja sama global yang mendesak sangat dibutuhkan untuk melindungi ekosistem laut," kata António Guterres, Sekretaris Jenderal PBB.

"Kita harus membangun hubungan baru dengan lautan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, dipayungi oleh hukum internasional, dan dibangun di atas rasa tanggung jawab bersama antarnegara, antarsektor industri, dan antargenerasi," paparnya lagi.

Laporan tersebut menyatakan bahwa telah ada kemajuan besar dalam upaya perlindungan lautan, termasuk adanya perjanjian laut lepas (high seas treaty) yang bersejarah.

Perjanjian ini mulai berlaku resmi pada tahun 2026 ini dan menetapkan aturan internasional untuk melindungi dua pertiga bagian lautan dunia yang berada di luar wilayah kekuasaan negara mana pun.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Mereka Menyebutnya “Ojek Laut”...
Mereka Menyebutnya “Ojek Laut”...
LSM/Figur
Hadapi Disrupsi AI, Kepemimpinan Berkelanjutan Jadi Kunci Capai Target SDG
Hadapi Disrupsi AI, Kepemimpinan Berkelanjutan Jadi Kunci Capai Target SDG
Swasta
Peneliti UI dan Kyoto University Berkolaborasi untuk Ubah Limbah Cair Kelapa Sawit Jadi Energi
Peneliti UI dan Kyoto University Berkolaborasi untuk Ubah Limbah Cair Kelapa Sawit Jadi Energi
LSM/Figur
Kian Dekat dengan Alam, Bantu Bangun Kebiasaan Makan Lebih Sehat
Kian Dekat dengan Alam, Bantu Bangun Kebiasaan Makan Lebih Sehat
Pemerintah
Pemerintah Diminta Susun Mekanisme Penyelesaian Wilayah Masyarakat Adat dengan Area Konsesi
Pemerintah Diminta Susun Mekanisme Penyelesaian Wilayah Masyarakat Adat dengan Area Konsesi
Pemerintah
Hanya 10 dari 516 Masyarakat Adat yang Diakui di Kaltim, Ini Penyebabnya
Hanya 10 dari 516 Masyarakat Adat yang Diakui di Kaltim, Ini Penyebabnya
Pemerintah
Karier Perempuan Sering Terhambat, Khususnya pada Posisi Dewan Direksi
Karier Perempuan Sering Terhambat, Khususnya pada Posisi Dewan Direksi
Pemerintah
Target WHO 2030: Deteksi Wabah Baru Hanya dalam 24 Jam
Target WHO 2030: Deteksi Wabah Baru Hanya dalam 24 Jam
Pemerintah
Perubahan Iklim Ancam Kesehatan Kulit Negara Berpendapatan Rendah
Perubahan Iklim Ancam Kesehatan Kulit Negara Berpendapatan Rendah
Pemerintah
Kerugian Hunian Akibat Bencana Capai 228 Miliar Dolar AS Setiap Tahunnya
Kerugian Hunian Akibat Bencana Capai 228 Miliar Dolar AS Setiap Tahunnya
Pemerintah
Astra Boyong 37 Peserta Binaan ke Trade Expo Indonesia 2026
Astra Boyong 37 Peserta Binaan ke Trade Expo Indonesia 2026
Desa Sejahtera Astra
Dua Tahun 'Water for Banuan', Dampak Nyata Air Bersih Berkelanjutan di Pelosok NTT
Dua Tahun "Water for Banuan", Dampak Nyata Air Bersih Berkelanjutan di Pelosok NTT
LSM/Figur
Kepemimpinan 'Human-Centered' Jadi Kunci Ukur Kesejahteraan Karyawan
Kepemimpinan "Human-Centered" Jadi Kunci Ukur Kesejahteraan Karyawan
Swasta
Antisipasi Ancaman Penyakit Pes, RI Perlu Perkuat Pemantauan Tikus
Antisipasi Ancaman Penyakit Pes, RI Perlu Perkuat Pemantauan Tikus
LSM/Figur
Satelit Ungkap Kota Dunia Alami Penurunan Tanah: Medan dan Bandung Masuk Daftar
Satelit Ungkap Kota Dunia Alami Penurunan Tanah: Medan dan Bandung Masuk Daftar
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau