Pengamat: Target PLTS 100 GW di RUPTL Harus Dibarengi Pengurangan PLTU

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW) dinilai perlu dibarengi dengan pengurangan ketergantungan terhadap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Koordinator Strategi Kebijakan CERAH, Dwi Wulan Ramadani, mengatakan Indonesia masih sangat bergantung pada pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Menurut dia, kondisi tersebut membuat sistem kelistrikan rentan terhadap gangguan pasokan energi primer.

"Ketergantungan listrik kita sekitar lebih dari 60 persen terhadap PLTU membuat ketersediaan listrik kita rentan karena harus menyesuaikan ketersediaan pasokan batu bara. Pembangunan PLTS 100 GW harus jadi momentum untuk mengoreksi hal ini," ujar Dwi dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).

Baca juga: Studi Ungkap Hambatan Sulitnya Pensiunkan PLTU Batu Bara di Indonesia

Ia menilai pengembangan PLTS perlu diiringi dengan percepatan pensiun dini PLTU agar tidak memicu kelebihan pasokan listrik seperti yang pernah terjadi beberapa tahun terakhir.

Menurut Dwi, langkah tersebut juga penting untuk memastikan proyek PLTS 100 GW dapat terealisasi tanpa menimbulkan risiko aset terlantar (stranded asset) di masa depan.

Berdasarkan RUPTL 2025-2034, PLN masih mencatat terdapat sejumlah proyek PLTU yang menghadapi kendala pembangunan. Selain itu, sejumlah kelompok masyarakat sipil juga menyoroti proyek PLTU lain yang dinilai mengalami hambatan, seperti PLTU Jambi 1 dan 2, Sumut 1, serta Kalselteng 3.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, Oscar Anugrah, mengatakan beberapa proyek PLTU di Sumatera menghadapi tantangan utilisasi dan prospek ekonomi jangka panjang di tengah meningkatnya komitmen transisi energi.

Menurut dia, revisi RUPTL seharusnya dimanfaatkan untuk meninjau kembali proyek-proyek PLTU baru yang belum beroperasi dan mengarahkan investasi pada sumber energi yang lebih bersih.

"Kami menyambut positif rencana pemerintah memasukkan pengembangan PLTS 100 GW ke dalam revisi RUPTL PLN. Revisi ini harus menjadi momentum untuk meninjau kembali proyek-proyek PLTU baru yang belum beroperasi dan memastikan investasi energi diarahkan pada sumber energi terbarukan," kata Oscar.

Penghentian PLTU

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Yayasan Srikandi Lestari, Sumiati Surbakti. Ia menilai percepatan pengembangan energi terbarukan perlu disertai penghentian ekspansi PLTU baru karena dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

Menurut Sumiati, sejumlah wilayah yang menjadi lokasi PLTU menghadapi berbagai persoalan sosial dan lingkungan, termasuk penurunan hasil tangkapan nelayan.

Dengan kondisi pasokan listrik yang masih surplus di beberapa daerah, termasuk Sumatera Utara, ia menilai pembangunan PLTU baru perlu dikaji kembali.

Baca juga: Kapasitas PLTU Batu Bara Dunia Bertambah Tapi Konsumsinya Menurun

"Penambahan kapasitas energi surya tidak boleh hanya menjadi pelengkap di tengah tetap beroperasinya PLTU batu bara. Dalam upaya menghindari surplus energi, kita harus memilih mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan," ujar Sumiati.

Selain mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca, pengembangan PLTS dalam skala besar dinilai berpotensi membuka lapangan kerja baru, menarik investasi hijau, dan memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, manfaat tersebut dinilai hanya dapat tercapai apabila perencanaan sektor ketenagalistrikan dilakukan secara konsisten dan selaras dengan target transisi energi nasional.