Terinspirasi Kearifan Betawi, Warga Setu Kelola Sampah Organik dengan "Biopori Gede"

"Misalnya satu jalan ada 30 kepala keluarga, kami siapkan dua drum. Warga di kelompok itu membuang sampah organiknya ke sana," kata Maah.

Menurut dia, sistem tersebut membantu mengurangi bau, mencegah pencemaran lingkungan, sekaligus menekan volume sampah organik yang harus diangkut ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Sebelum program berjalan, Maah mengajak seluruh ketua RT di wilayahnya mengunjungi TPST Bantargebang untuk melihat langsung besarnya persoalan sampah di Jakarta.

"Saya ajak para RT melihat sendiri. Saya bilang, kalau terus seperti ini, ke depan kita pasti kesulitan," ujarnya.

Baca juga: Sampah Organik MBG Jadi Sumber Ekonomi Tambahan Pemulung di Duren Sawit

Program tersebut kemudian semakin relevan setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 yang mewajibkan pemilahan sampah dari sumber.

Di tingkat RW, kebijakan itu diterapkan dengan membagi sampah ke dalam tiga kategori, yakni sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu.

Menurut Maah, sampah organik justru menjadi tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah rumah tangga karena volumenya sangat besar.

Ia memperkirakan satu keluarga dapat menghasilkan sekitar 1,5 kilogram sampah organik setiap hari. Dengan jumlah sekitar 1.300 kepala keluarga di RW 03, timbulan sampah organik yang dihasilkan setiap hari mencapai jumlah yang sangat besar.

"Kalau dibuang begitu saja pasti bau dan mencemari lingkungan. Pertanyaannya, mau dibawa ke mana sampah sebanyak itu?" ujarnya.

Sementara itu, sampah anorganik seperti botol plastik, kardus, dan kaleng masih memiliki nilai ekonomi karena dapat dijual ke bank sampah. Adapun sampah residu, seperti popok sekali pakai dan pembalut, tetap diangkut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena memerlukan penanganan khusus.