JAKARTA, KOMPAS.com – PT PLN (Persero) mengaku pemadaman listrik (blackout) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Mei dan Juni 2026 menimbulkan kerugian sekitar Rp 80 miliar. Nilai tersebut berasal dari energi listrik yang tidak dapat disalurkan kepada pelanggan selama gangguan berlangsung.
Manajer Pengelolaan Perubahan Iklim PT PLN (Persero) Annisa Urfa mengatakan, pemadaman listrik yang dipicu cuaca ekstrem berkembang menjadi gangguan berantai pada sistem ketenagalistrikan.
"Energy not served-nya sekitar 50-an GWh, dengan estimasi kerugian kurang lebih sekitar Rp 80 miliar. Tapi, ini hanya dampak dari energi yang tidak disalurkan dan belum termasuk potensi kerugian akibat kerusakan fisik infrastruktur maupun biaya pemulihan sistem," ujar Annisa dalam webinar "Reformasi Jaringan Listrik Indonesia", Selasa (7/7/2026).
Baca juga: PLN: Cuaca Ekstrem Bukan Satu-satunya Penyebab Pemadaman Listrik
Menurut Annisa, peristiwa di Sumatera menjadi pelajaran penting bagi PLN dalam menghadapi meningkatnya risiko cuaca ekstrem akibat perubahan iklim. Evaluasi tidak cukup hanya berfokus pada penyebab awal gangguan, tetapi juga harus diarahkan pada penguatan ketahanan sistem kelistrikan secara menyeluruh.
Karena itu, PLN akan memperkuat berbagai aspek, mulai dari perencanaan, desain infrastruktur, operasi sistem, kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat, hingga percepatan pemulihan setelah terjadi gangguan.
"Harapannya pengelolaan risiko ini memastikan sistem memiliki kapasitas yang lebih baik untuk menghadapi ketidakpastian kejadian ekstrem," kata Annisa.
PLN juga menilai perubahan iklim berpotensi meningkatkan risiko finansial perusahaan. Dampaknya tidak hanya berupa hilangnya penjualan listrik, tetapi juga kerusakan aset, kenaikan biaya operasi dan pemeliharaan, serta biaya pemulihan jaringan.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan telah menyusun berbagai kajian climate risk assessment guna mengidentifikasi tingkat kerentanan infrastruktur dan memperkirakan konsekuensi finansial yang mungkin timbul.
"Ini menjadi dasar bagi kami untuk menetapkan prioritas investasi adaptasi dan penguatan infrastruktur," ujar Annisa.
Ia mencontohkan banjir yang melanda salah satu pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) pada 2022. Kejadian tersebut menimbulkan biaya pemulihan langsung sekitar Rp 1,6 miliar, di luar kehilangan produksi listrik sekitar 160 gigawatt hour (GWh) selama masa gangguan.
Selain itu, PLN juga melakukan kajian Climate Disaster Risk Assessment (CDRA) di sejumlah aset pembangkit, transmisi, dan distribusi.
Hasil kajian tersebut menunjukkan, tanpa upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, aset pembangkit PLN di wilayah pesisir berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 4 triliun hingga Rp 6 triliun setiap tahun.
Baca juga: PLN Bakal Rampungkan 13 Proyek Pembangkit EBT Berkapasitas 700 MW
Sebaliknya, penerapan langkah-langkah adaptasi diperkirakan mampu mengurangi potensi kerugian hingga sekitar Rp 1 triliun per tahun.
"Temuan ini memperkuat bahwa investasi adaptasi bukan sekadar biaya tambahan, melainkan investasi strategis untuk mengurangi potensi kerugian dan mengamankan nilai aset," katanya.
Dalam jangka panjang, PLN menilai pengembangan pembangkit energi baru terbarukan perlu diiringi pembangunan jaringan listrik pintar (*smart grid*) agar sistem semakin fleksibel menghadapi gangguan.
Annisa menjelaskan, pengembangan smart grid akan didukung digitalisasi jaringan, integrasi pembangkit energi terbarukan yang bersifat intermiten (variable renewable energy/VRE), sistem penyimpanan energi, teknologi high voltage direct current (HVDC), serta sistem penyeimbang beban listrik.
Dengan sistem tersebut, jaringan listrik diharapkan lebih cepat merespons gangguan dan mempercepat pemulihan ketika cuaca ekstrem terjadi.
Di sisi lain, PLN juga memandang pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) berpotensi menjadi salah satu sumber listrik baseload yang stabil sekaligus rendah emisi karbon untuk mendukung ketahanan sistem kelistrikan nasional.
"PLTN tidak hanya berperan dalam dekarbonisasi, tetapi juga menjaga stabilitas dan keandalan sistem. Kerawanan sistem Sumatera juga sudah dimitigasi di dalam RUPTL," ujar Annisa.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya