Urgensi Membangun Tata Kelola Transparan Sejak di Tingkat Tapak

Ia menjelaskan, pembangunan desa penting untuk menahan laju perpindahan penduduk ke kota yang berpotensi memunculkan berbagai persoalan sosial sekaligus menjaga bonus demografi Indonesia.

Karena itu, pemerintah terus memperkuat desa melalui Undang-Undang Desa, pembentukan Kementerian Desa, hingga pengalokasian dana desa yang mencapai sekitar Rp60 triliun hingga Rp70 triliun setiap tahun.

Meski demikian, Tito mengakui masih banyak persoalan yang harus dibenahi agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel dan pembangunan desa berjalan optimal.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad Pidana Bolombo mengatakan, program Kepala Desa Masuk Kampus digelar untuk meningkatkan kompetensi para kades, terutama dalam aspek manajerial, kepemimpinan, dan tata kelola pemerintahan.

Menurut La Ode, kepala desa perlu memahami ilmu manajemen, kepemimpinan, serta aturan dalam Undang-Undang Desa agar mampu mengelola organisasi pemerintahan desa secara profesional dan terhindar dari pelanggaran hukum.

"Kepala desa harus memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk konsekuensi hukumnya. Dengan peningkatan kapasitas ini diharapkan tata kelola pemerintahan desa menjadi semakin baik dan akuntabel," katanya.

Baca juga: Catat, Ini 7 Jenis Korupsi yang Berpotensi Terjadi di Desa

Acara tersebut diketahui turut dihadiri Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Mahasiswa, dan Alumni UI, Hamdi Muluk; sivitas akademika UI; Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, serta pejabat terkait lainnya.

Melalui penguatan kapasitas dan integritas para pemimpinnya, desa diharapkan tidak hanya sekadar menjadi penyerap anggaran, melainkan menjelma sebagai episentrum pembangunan yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan dari tingkat tapak.