JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 yang juga Presiden Direktur PT ASI Pudjiastuti Marine Product Susi Pudjiastuti menilai pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran belum diimbangi dengan upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi masyarakat.
Menurut Susi, keberhasilan meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan asli daerah (PAD) seharusnya tidak mengabaikan kerugian ekonomi yang timbul akibat menurunnya produksi perikanan.
"Banyak yang bangga karena PAD dari sektor pariwisata mencapai lebih dari Rp 47 miliar. Tetapi, kita kehilangan potensi miliaran rupiah setiap hari dari sektor perikanan karena keberlanjutannya tidak dijaga," ujar Susi dalam Lestari Summit 2026, Rabu (22/7/2026).
Baca juga: Target Investasi Sektor Perikanan Rp 79 T, KKP Janji Permudah Izin
Ia menyebut Kabupaten Pangandaran mencatat sekitar 2,5 juta kunjungan wisatawan sepanjang 2025 sehingga PAD dari sektor pariwisata melampaui target, yakni dari Rp 42 miliar menjadi lebih dari Rp 47 miliar.
Namun, menurut dia, nilai tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan potensi ekonomi yang pernah dihasilkan sektor perikanan ketika kondisi ekosistem laut masih terjaga.
Susi mengatakan pada periode 1983 hingga 2001 Pangandaran menjadi salah satu sentra perikanan yang mampu memasok sekitar 80 persen kebutuhan lobster untuk pasar Jepang.
Selain itu, hasil tangkapan ikan bawal putih disebut pernah mencapai sekitar 30 ton dalam satu malam, sedangkan produksi udang jerbung berkisar 10 hingga 20 ton per hari.
Menurut Susi, penurunan produksi perikanan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari berkurangnya stok ikan hingga praktik penangkapan yang dinilai tidak berkelanjutan.
Ia menyoroti penggunaan bagan dengan lampu berintensitas tinggi yang menurutnya mengganggu pola migrasi dan reproduksi ikan sehingga banyak ikan berukuran kecil tertangkap sebelum mencapai usia produktif.
Susi juga mengkritik kebijakan yang kembali memperbolehkan penangkapan benih bening lobster (benur). Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi populasi lobster dewasa sekaligus memengaruhi keseimbangan ekosistem laut.
Baca juga: 29 Izin untuk Budidaya Udang, Usaha Perikanan Terkendala Regulasi
Selain aktivitas penangkapan ikan, Susi menilai sejumlah pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir juga perlu memperhatikan aspek ekologis.
Ia mencontohkan pembangunan trotoar dan tanggul di kawasan pantai yang, menurutnya, berpotensi mengganggu aliran air dan meningkatkan risiko banjir saat hujan deras.
Susi juga menyoroti keberadaan keramba jaring apung (KJA) di kawasan Pantai Timur Pangandaran yang dinilai dapat mengurangi kenyamanan wisatawan karena berada di area yang selama ini digunakan untuk aktivitas berenang.
Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menyusun kembali arah pembangunan berbasis alam (*nature-based development*) yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.
Menurut dia, sektor perikanan merupakan sumber daya yang dapat diperbarui apabila dikelola secara berkelanjutan.
Melalui organisasi Pandu Laut, Susi mengatakan pihaknya juga tengah mencari dukungan pendanaan untuk membantu nelayan beralih dari alat tangkap yang dinilai kurang ramah lingkungan ke metode penangkapan yang lebih berkelanjutan.
"Pembangunan tidak harus identik dengan kerusakan lingkungan. Kita perlu mengembalikan kejayaan sektor perikanan agar ekonomi masyarakat tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata," ujarnya.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya