KOMPAS.com - Riset menunjukkan bahwa sebanyak 92 persen direktur keuangan (CFO) dan petinggi bidang keuangan merasa tertekan untuk membuktikan bahwa investasi di bidang kecerdasan buatan (AI) menghasilkan keuntungan yang sepadan.
Hal itu terungkap dari hasil survei Avalara, penyedia perangkat lunak kepatuhan pajak berbasis AI. Hasil lainnya, hanya 7 persen yang mengaku perusahaan mereka lebih mengutamakan pengawasan dan aturan AI dibandingkan kecepatan pengadopsiannya, .
Melansir ESG Dive, Kamis, (23/7/2026) Avalara, menyampaikan bahwa 44 persen responden hanya "agak yakin" mampu menjelaskan cara kerja sistem AI mereka kepada auditor atau regulator.
Sementara itu, 76 persen menyatakan perusahaan mereka masih kekurangan tenaga ahli internal yang benar-benar memahami cara kerja AI tersebut.
Baca juga: Perkembangan AI Ancam Target Energi Bersih Perusahaan Raksasa Teknologi
“Hampir semua pemimpin yang kami survei merasakan tekanan pribadi untuk membuktikan bahwa investasi AI ini memberikan hasil nyata,” ujar Jayme Fishman, Wakil Presiden Eksekutif Avalara.
“Sementara itu, sistem pengawasan, tenaga ahli, dan pertanggungjawaban yang seharusnya menopang teknologi tersebut masih dalam tahap dibangun,” paparnya lagi.
Pengeluaran dunia untuk AI diperkirakan melonjak 47 persen tahun ini menjadi 2,6 triliun dolar AS dari 1,76 triliun dolar AS pada tahun 2025, menurut Gartner.
Nilai ini bahkan melebihi total pendapatan ekonomi (PDB) negara Kanada dan Australia. Pada tahun 2030, investasi AI diproyeksikan bakal naik lagi hingga 120 persen menjadi 5,62 triliun dolar AS.
Kepanikan untuk segera memakai AI, menempatkan para CFO dalam posisi dilematis. Mereka harus menjadi benteng utama agar perusahaan tidak boros, tetapi di sisi lain terus ditekan oleh investor dan persaingan bisnis untuk mendanai proyek-proyek AI yang terlihat menjanjikan untung besar.
“Hal yang paling menarik perhatian saya adalah dilema besar yang harus dihadapi para pimpinan keuangan setiap hari,” ujar CEO Avalara, Hugo Sarrazin.
“Mereka diminta bergerak cepat, membuktikan hasil kerja, dan memodernisasi proses penting, sambil tetap harus menjaga sistem pengawasan dan aturan yang menjadi tumpuan bisnis mereka,” tambahnya.
Sebagai tanda bahwa pengawasan AI masih tertinggal dibanding pengadopsiannya, 30 persen responden menyatakan bahwa perusahaan mereka belum memperbarui aturan dan pengawasan internal selama satu tahun terakhir, berdasarkan survei Avalara terhadap 1.505 CFO dan eksekutif keuangan senior.
Selain itu, separuh dari responden mengungkapkan bahwa penggunaan AI di perusahaan mereka baru menghasilkan imbal hasil (ROI) yang sangat terbatas.
Tanggung jawab atas kesalahan yang dibuat AI juga masih belum jelas. Sebanyak 23 persen responden mengaku bahwa jika terjadi masalah, tidak ada yang bertanggung jawab atau pelakunya tidak pasti, menurut Avalara.
Baca juga: Ekspansi Pusat Data AI Bikin Emisi Karbon Microsoft Melonjak 25 Persen
Selain itu, 46 persen responden menyatakan bahwa rencana penanganan masalah AI di perusahaan mereka belum pernah diuji atau masih dalam tahap pembuatan. Hanya 28 persen perusahaan yang mewajibkan adanya catatan jejak audit resmi untuk menunjukkan bagaimana AI membuat suatu keputusan.
Sebab itu, perusahaan seharusnya membangun dan mengoperasikan AI menggunakan data spesifik yang sudah terverifikasi, serta memastikan proses pengambilan keputusannya bisa dipahami secara transparan.
Aturan pengawasan dan tanggung jawab yang jelas seharusnya disiapkan sebelum AI resmi digunakan, bukan setelahnya. Selain itu, perusahaan yang mulai memakai AI sebaiknya memilih mitra yang berpengalaman di bidang keuangan dan kepatuhan aturan, ujarnya.
Survei Avalara ini mengumpulkan tanggapan pada bulan Juni dari para CFO dan pimpinan senior keuangan di perusahaan-perusahaan dengan pendapatan tahunan minimal 10 juta dolar AS di Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan India.
Seluruh responden telah menggunakan, menguji, atau mengevaluasi teknologi AI di organisasi mereka setidaknya selama 12 bulan terakhir.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya