Situasi ini membuat upaya pencegahan penyakit menjadi makin penting.
“Pencegahan adalah kuncinya. Kita butuh pendekatan di mana semua kebijakan memperhitungkan dampaknya bagi kesehatan. Jika kita mengutamakan sudut pandang kesehatan, kita bisa menyelamatkan banyak nyawa. Kita akan membuat keputusan yang sangat berbeda dalam menata kota, menghasilkan energi, serta mengurus perdagangan dan ekonomi,” kata Isles.
AI juga menjadi fokus utama dalam forum ini. Teknologi ini bisa membantu fasilitas kesehatan mengatasi berbagai keterbatasan yang ada. Namun, AI juga memicu kekhawatiran terkait ketimpangan, aturan hukum, dan tanggung jawab.
"AI sudah mulai digunakan untuk membantu dokter mengurus rekam medis, mendiagnosis penyakit, dan mengambil keputusan medis," kata Hiromasa Okayasu, Direktur Data, Strategi, dan Inovasi WHO untuk Pasifik Barat.
Salah satu manfaat utamanya adalah memangkas waktu yang dihabiskan dokter dan perawat untuk urusan administrasi dan surat-menyurat.
“Jika AI bisa menyelesaikan semua tugas pelaporan, pencatatan, dan koordinasi ini, maka dokter dan perawat punya lebih banyak waktu untuk merawat pasien,” ujar Okayasu.
Pemeriksaan awal (triage) berbasis AI juga bisa mempermudah akses kesehatan di daerah terpencil. Caranya dengan menganalisis tanda-tanda vital dan gejala pasien secara cepat untuk menentukan apakah mereka perlu dirujuk ke rumah sakit atau tidak.
Selain itu, teknologi ini juga membantu dalam membaca hasil rontgen/pemindaian medis dan mendiagnosis penyakit.
Namun, akses terhadap AI masih belum merata. Okayasu menyebutkan bahwa penggunaan AI di dunia kesehatan saat ini masih terpusat di negara-negara kaya, yang berpotensi memperlebar jurang ketimpangan jika negara-negara miskin tertinggal.
“Jika kita tidak melakukan apa-apa, jurang ketimpangan ini akan makin lebar. Selain itu, kepintaran AI sangat bergantung pada data yang dipelajarinya. Karena itu, saat suatu negara menggunakan sistem AI dari negara lain, penyesuaian dan pengujian dengan data lokal sangatlah penting,” katanya.
Baca juga: AI Bisa Modernisasi Perdagangan Asia-Pasifik, Tapi Adopsi Belum Merata
Tantangan dalam membuat kebijakan adalah menemukan keseimbangan yang pas. Aturan yang terlalu ketat bisa menghambat penggunaan AI di daerah yang sebenarnya membutuhkan, sementara pengawasan yang terlalu longgar berisiko menimbulkan bias dan penyalahgunaan.
Tingkat kesiapan infrastruktur, sumber daya, dan kemampuan membuat aturan di setiap negara juga sangat berbeda-beda.
Dibandingkan menunggu sampai semua fasilitas siap, Okayasu menyarankan agar negara-negara dengan sumber daya terbatas mulai menerapkan AI pada tugas-tugas yang berisiko rendah tetapi berdampak besar, sambil bertahap membangun aturan hukumnya.
Namun, ia menegaskan bahwa ketika AI digunakan untuk membantu mendiagnosis penyakit atau menentukan pengobatan, tanggung jawab akhir tetap berada di tangan tenaga medis.
“Kita menghadapi banyak tantangan yang sama: penyakit menular, perubahan iklim, kurangnya tenaga medis, masalah pendanaan kesehatan, bertambahnya populasi lansia, maraknya penyakit tidak menular, serta pesatnya perkembangan AI dan kesehatan digital,” tutur Menteri Kesehatan Kamboja Chheang Ra.
“Tidak ada satu negara pun yang bisa melindungi rakyatnya dengan bertindak sendirian. Masalah kesehatan tidak mengenal batas negara, jadi jalan keluarnya pun harus melintasi batas negara,” katanya lagi.
Ia menyatakan bahwa tiap negara perlu bekerja sama dan saling berbagi informasi untuk meningkatkan deteksi dan penanganan wabah penyakit. Selain itu, negara-negara juga harus saling bertukar pengalaman dalam hal pelatihan dan perencanaan tenaga medis.
“Kesehatan global harus dibangun bersama-sama,” tegasnya.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya