Swasembada Energi dan Janji Net Zero Emissions
Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
DALAM perjalanan dari London menuju Edinburgh, kereta yang Saya tumpangi mengalami gangguan listrik. Suasana gerbong langsung berubah.
Banyak penumpang sibuk mencari colokan karena baterai ponsel tinggal sedikit. Ada yang khawatir tiket digital tidak bisa dibuka, ada juga yang kesulitan menghubungi keluarga.
Namun, ada sebagian penumpang tetap tenang. Mereka membawa power bank yang sudah diisi penuh sebelum berangkat.
Power bank memang tidak membuat listrik kembali menyala, tetapi setidaknya membuat orang tidak langsung panik.
Peristiwa kecil itu mengingatkan Saya pada cara kita melihat ketahanan energi. Indonesia tidak bisa mengendalikan harga minyak dunia atau konflik di Timur Tengah. Namun, kita bisa kendalikan seberapa besar dampaknya terhadap ekonomi.
Karena itu, bagian paling menarik dari RAPBN 2027, menurut Saya, bukan target pertumbuhan ekonomi 6 persen, melainkan cara pemerintah mendefinisikan swasembada energi.
Pemerintah menyebut bahwa mulai 1 Juli 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar dan beralih pada produksi diesel B50. Penghematan devisa diperkirakan mencapai sekitar Rp 170 triliun.
Dari sisi ketahanan energi, ini jelas langkah penting. Indonesia memang terlalu lama rentan terhadap naik turunnya harga minyak dunia.
Namun, ada pertanyaan yang lebih besar: apakah swasembada energi cukup diukur dari berkurangnya impor BBM?
Atau justru ukuran yang lebih penting adalah apakah ekonomi Indonesia semakin tidak bergantung pada energi fosil?
Pertanyaan ini penting karena target Net Zero Emissions (NZE) 2060 tetap dipertahankan. Dalam dokumen Second NDC, pemerintah Indonesia menegaskan komitmen menuju NZE dan peningkatan porsi energi terbarukan hingga 70-72 persen pada 2060.
Di saat yang sama, dunia sedang berubah cepat. Konflik di Timur Tengah kembali memengaruhi pasar energi.
Harga energi menjadi sulit diprediksi. Banyak negara mulai melihat transisi energi bukan sekadar urusan lingkungan, tetapi juga urusan keamanan ekonomi.
IEA mencatat semakin banyak negara mempercepat efisiensi energi, elektrifikasi, dan investasi energi terbarukan setelah serangkaian krisis energi beberapa tahun terakhir.
Mereka tidak ingin terlalu bergantung pada komoditas yang harganya bisa berubah karena perang atau gangguan pasokan.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
