KOMPAS.com - Indonesia perlu memperkuat ketersediaan data penilaian daur hidup atau Life Cycle Assessment (LCA) mineral kritis sebagai dasar pengambilan keputusan sekaligus mendukung pengembangan industri baterai yang berkelanjutan.
Kebutuhan tersebut semakin mendesak seiring meningkatnya tuntutan transparansi jejak karbon dalam perdagangan global, termasuk melalui Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dan Regulasi Baterai Uni Eropa (EU Battery Regulation).
Regulasi tersebut mendorong transparansi mengenai jejak karbon produk, termasuk melalui skema battery passport.
Baca juga: Daerah Penghasil Nikel Tanggung Kerugian Ekologi yang Besar
Kepala Pusat Riset Sistem Industri dan Manufaktur Berkelanjutan (PR SIMB) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Nugroho Adi Sasongko mengatakan, Indonesia sebagai negara dengan sumber daya mineral besar memiliki peluang menjadi pemain utama dalam industri baterai.
Namun, peluang tersebut harus diikuti kemampuan membangun ekosistem industri yang kompetitif, rendah karbon, dan bertanggung jawab. Salah satu fondasinya adalah ketersediaan data dan sistem pengukuran yang kredibel.
"Kita tidak dapat mengelola apa yang tidak kita teliti dan kita tidak dapat mengklaim keberlanjutan tanpa memahami seluruh daur hidupnya," ujar Nugroho, dilansir dari laman resmi BRIN, Sabtu (29/8/2026).
Menurut Nugroho, label hijau yang melekat pada suatu produk atau teknologi tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh rantai pasoknya telah berkelanjutan.
Hal ini terutama penting pada industri baterai kendaraan listrik yang memiliki rantai nilai panjang, mulai dari penambangan dan pengolahan mineral, pemurnian, produksi material, manufaktur baterai, penggunaan, hingga proses daur ulang.
Karena itu, setiap tahapan dalam rantai nilai tersebut perlu diperhitungkan untuk mengetahui besarnya emisi maupun dampak lingkungan yang dihasilkan.
Nugroho mengatakan, kebutuhan terhadap data yang merepresentasikan kondisi Indonesia menjadi semakin penting. Pasalnya, industri dalam negeri masih banyak bergantung pada basis data sekunder global atau *global generic databases*.
Basis data tersebut belum tentu menggambarkan kondisi produksi di Indonesia, termasuk karakteristik teknologi, tingkat efisiensi energi, serta bauran kelistrikan yang digunakan.
Padahal, perbedaan teknologi dan sumber energi dapat menghasilkan profil emisi yang berbeda meski menghasilkan produk yang sama.
Karena itu, Indonesia perlu memiliki basis data LCA yang mencerminkan karakteristik industri dan kondisi domestik.
Dalam pengembangannya, BRIN bersama Minviro mengembangkan pendekatan yang mengombinasikan LCA konvensional dengan big data dan kecerdasan artifisial (AI).
Integrasi tersebut diarahkan untuk menghasilkan data daur hidup yang lebih representatif sekaligus memperkuat kedaulatan data Indonesia dalam pengambilan keputusan di sektor mineral kritis dan energi transisi.
Baca juga: Emisi NOx Industri Nikel di Sulawesi-Maluku Lampaui Sumber Polusi Jabodetabek
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya