Indonesia Didesak Masukkan Rencana PLTS 100 GW ke Sistem Kelistrikan Nasional

KOMPAS.com-Indonesia sebaiknya memasukkan program tenaga surya 100 gigawatt (GW) yang baru diluncurkan ke dalam rencana kelistrikan nasional berbiaya terendah, ketimbang menjadikannya sebagai target yang berdiri sendiri.

Hal ini disampaikan dalam analisis terbaru dari lembaga pemikir Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).

Melansir Eco Business, Selasa (1/9/2026) rencana berbiaya terendah milik Indonesia ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik masa depan secara andal dengan total biaya paling murah bagi sistem kelistrikan.

Rencana ini tidak hanya menghitung biaya awal pembangunan pembangkit, tetapi juga biaya bahan bakar, jaringan listrik, penyimpanan energi, operasional, serta biaya perawatan pembangkit yang sudah tua.

Masuk dalam rencana kelistrikan nasional

IEEFA menyatakan bahwa program tenaga surya yang pertama kali diumumkan pada Juni tahun lalu dan diresmikan oleh Presiden Prabowo pada 25 Agustus ini harus dimasukkan ke dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) di masa mendatang.

Baca juga: PLTS Atap Dinilai Bisa Perkuat Keandalan Listrik, Kebijakan Kuota Diminta Direvisi

RUPTL adalah peta jalan 10 tahun yang bertujuan mengubah pendekatan biaya terendah tersebut menjadi pilihan nyata dalam hal pembangkitan, jaringan, penyimpanan, dan pengadaan listrik.

"Memasukkan target tenaga surya ke dalam sistem perencanaan akan membantu pemerintah dan PLN untuk mengatur investasi pembangkit, jaringan listrik, dan penyimpanan energi secara terpadu di lokasi serta teknologi yang paling menguntungkan secara ekonomi maupun teknis," tulis laporan tersebut.

Daripada hanya mengandalkan ladang panel surya yang besar atau memisahkan tiap jenisnya, revisi RUPTL sebaiknya merencanakan berbagai jenis proyek tenaga surya secara bersamaan.

Ini mencakup panel surya di atas tanah, panel surya terapung yang berpotensi mencapai 91,6 GW di danau dan waduk, serta panel surya atap yang berpotensi 30 hingga 40 GW dari rumah warga dan bisnis.

Studi tersebut juga menyebutkan bahwa rencana ini harus memperhitungkan jumlah kapasitas panel surya yang dibutuhkan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Untuk menggantikan listrik dari batu bara dan gas, dibutuhkan kapasitas panel surya sekitar tiga kali lipat lebih besar agar bisa menghasilkan jumlah listrik yang sama.

Sementara untuk menggantikan pembangkit bermesin diesel, dibutuhkan kapasitas panel surya sekitar dua kali lipatnya.

Perbandingan biaya

IEEFA juga menyatakan bahwa perencanaan kelistrikan Indonesia perlu mencerminkan biaya pembangkitan saat ini dan perkiraan ke depannya, bukan lagi mengandalkan anggapan lama bahwa batu bara adalah sumber listrik termurah di Indonesia.

Berdasarkan perhitungan biaya menyeluruh, laporan tersebut memperkirakan biaya pembangkit listrik batu bara mencapai 0,10 dolar AS hingga 0,15 dolar AS per kilowatt-jam (kWh) atau sekitar Rp1.777 hingga Rp 2.665.

Sementara jika dibandingkan dengan proyek panel surya skala besar, hanya 0,05 dolar AS hingga 0,08 dolar AS per kWh atau sekitar Rp888 hingga Rp1.421/kWh. Sedangkan penggunaan angin darat sebesar 0,06 dolar AS hingga 0,10 dolar AS per kWh atau sekitar Rp1.066 hingga Rp1.777/kWh.

Pada kisaran biaya terendahnya, panel surya skala besar sekitar 44 persen lebih murah daripada batu bara, sedangkan energi angin darat sekitar 32 persen lebih murah.

Laporan juga mencatat bahwa biaya pembangkit listrik batu bara naik 46 persen menjadi Rp 930 per kWh pada tahun 2025 dan bisa mencapai Rp1.060 per kWh pada tahun 2026.

Baca juga: Lautan Luas Pasang PLTS di Delapan Lokasi untuk Pangkas Karbon

Hal ini makin memperlemah alasan untuk terus menjadikan batu bara sebagai pilihan utama berbiaya murah. Studi ini menyimpulkan bahwa perubahan nilai ekonomi tersebut memberikan program panel surya 100 GW peran sentral dalam strategi kelistrikan berbiaya terendah.

Menempatkan panel surya dan sistem penyimpanannya secara strategis di daerah-daerah bernilai biaya tinggi dapat mengurangi ketergantungan pada listrik fosil yang mahal, meningkatkan ketahanan energi, serta mengarahkan investasi ke tempat yang memberikan penghematan terbesar.

IEEFA juga mendesak adanya strategi penutupan lebih awal bagi pembangkit listrik bahan bakar fosil yang tidak efisien, terutama pembangkit listrik tenaga batu bara yang sudah tua.

Menghentikan operasional pembangkit-pembangkit tersebut lebih cepat dapat membebaskan kapasitas jaringan listrik, mengurangi beban subsidi, dan memberi ruang bagi penambahan energi terbarukan, yang secara langsung mendukung target panel surya 100 GW.

"Tantangan Indonesia saat ini bukan lagi soal apakah energi terbarukan bisa bersaing dengan bahan bakar fosil, melainkan apakah sistem perencanaan kelistrikannya mampu mengimbangi perubahan nilai ekonomi pembangkit yang berkembang sangat cepat," kata Mutya Yustika, pemimpin riset dan keterlibatan IEEFA untuk transisi energi Indonesia.

"Sangat penting untuk merencanakan pengembangan sistem kelistrikan berdasarkan kondisi ekonomi saat ini, bukan lagi berdasarkan anggapan masa lalu," tambahnya.