Karhutla dan Abu Vulkanik Berisiko Ganggu Perdagangan Indonesia

KOMPAS.com - Indonesia menghadapi gangguan aktivitas ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penyebaran abu vulkanik Anak Krakatau.

Analis Pasar Keuangan EBC Financial Group, Sana Ur Rehman, mengatakan gangguan fisik tersebut dapat dengan cepat menekan aktivitas ekonomi karena menghambat mobilitas, distribusi logistik, dan perencanaan bisnis.

"Pertanyaan terbesarnya bagi Indonesia adalah bagaimana gangguan yang berulang ini mempengaruhi jadwal pengiriman, perencanaan ekspor, dan kredibilitas harga," ujar Rehman dalam keterangan tertulis, Selasa (8/9/2026).

Baca juga: Rawan Karhutla, Kawasan Bromo dan Semeru Ditutup untuk Syuting Film dan Event

Menurut dia, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena Indonesia tengah mempersiapkan peluncuran Bursa Komoditas dan Mineral Strategis pada 2027. Bursa tersebut dirancang untuk membentuk harga acuan domestik bagi sejumlah komoditas ekspor utama.

Dampak ke aktivitas bisnis

Karhutla dapat mengurangi aktivitas masyarakat, terutama ketika kualitas udara memburuk. Pembatasan kegiatan luar ruangan dan perubahan aktivitas sekolah maupun pekerjaan pada akhirnya dapat memengaruhi aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.

Gangguan logistik yang berlangsung berulang juga dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan. Ketika waktu kedatangan barang sulit dipastikan, perusahaan dapat perlu menambah persediaan, menggunakan jalur distribusi alternatif, atau memperpanjang waktu pengiriman.

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan potensi kerugian ekonomi dan kesehatan akibat karhutla di Indonesia selama Januari-Agustus 2026 mencapai Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun.

Angka tersebut merupakan proyeksi risiko, bukan kerugian riil yang telah terkonfirmasi. Estimasi CELIOS juga hanya memperhitungkan dampak karhutla dan belum memasukkan potensi kerugian akibat gangguan vulkanik.

Tantangan bagi perdagangan komoditas

Dampak gangguan transportasi menjadi lebih penting bagi Indonesia karena sejumlah komoditas utama negara ini diperdagangkan di pasar global, seperti minyak kelapa sawit (CPO), nikel, dan batu bara.

Gangguan terhadap pasokan maupun jadwal pengiriman dapat memengaruhi perhitungan pembeli global terkait ketersediaan barang, waktu pengiriman, dan risiko harga.

Rehman mengatakan besarnya produksi komoditas belum cukup untuk menjadikan Indonesia sebagai penentu harga di pasar global. Menurut dia, Indonesia juga membutuhkan pasar yang transparan, likuiditas yang memadai, serta kepastian penyelesaian transaksi dan pengiriman barang.

Baca juga: Karhutla di Kawasan IKN, BNPB: 458 Hektar Belum Padam

Harga acuan domestik akan lebih mudah dipercaya apabila mencerminkan kondisi perdagangan fisik di lapangan. Karena itu, gangguan terhadap transportasi dan rantai pasok dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keandalan harga acuan tersebut.

"Jika Indonesia ingin agar mayoritas harga komoditasnya terbentuk di dalam negeri, harga-harga tersebut harus tetap dapat diandalkan ketika kondisi transportasi dan pasokan menjadi sulit diprediksi," kata Rehman.