Dorong Pendidikan Inklusif, 5 Kampus Indonesia Pelajari Sistem Layanan Disabilitas di Jepang

KOMPAS.com - Pendidikan tinggi inklusif di Indonesia sejatinya telah dicanangkan sejak tahun 2009 melalui regulasi dasar nasional oleh Kementerian Pendidikan. Langkah ini kini dipercepat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi lewat Peta Jalan Kampus Inklusif.

Kendati demikian, tantangan di lapangan masih tergolong besar. Dari sekitar 4.000 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, baru 125 kampus yang secara resmi membentuk unit layanan disabilitas (ULD).

Rasio ini terbilang belum ideal jika dibandingkan dengan populasi mahasiswa disabilitas yang kini mencapai 3.128 orang.

Kondisi ini menegaskan, keberadaan kampus inklusif bukan sekadar pembuka pintu masuk bagi mahasiswa disabilitas, melainkan kebutuhan mendesak merombak sistem, kepemimpinan, layanan, serta mekanisme dukungan institusi agar mampu merespons kebutuhan penyandang disabilitas yang sangat beragam.

Persoalan inklusivitas di jenjang perguruan tinggi bukan hanya tentang penyediaan fasilitas fisik, melainkan menyangkut kesiapan ekosistem pendidikan menyeluruh. Tanpa layanan pendukung terstruktur, hak pendidikan setara bagi mahasiswa disabilitas sulit terwujud.

Membangun kampus ramah disabilitas memerlukan komitmen kelembagaan kuat, mulai dari prosedur asesmen tepat hingga penyediaan akomodasi.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas institusi menjadi kunci utama agar perguruan tinggi di Indonesia dapat bertransformasi dari sekadar menerima mahasiswa disabilitas menjadi lingkungan belajar yang benar-benar memberdayakan mereka.

Sebagai bagian upaya memperkuat kapasitas tersebut, Pijar Foundation melalui program Krisan Fellowship memfasilitasi kegiatan learning visit ke sejumlah institusi pendidikan tinggi di Jepang.

Inisiatif ini menjadi wadah pembelajaran serta pertukaran pengetahuan antara lima perwakilan perguruan tinggi asal Indonesia dengan para akademisi maupun praktisi di Negeri Sakura.

Program ini turut mendapat dukungan penuh dari Kemendiktisaintek dan Komisi Nasional Disabilitas melalui penandatanganan Nota Kesepahaman pada 1 Juli 2026.

Kehadiran Krisan Fellowship ini secara langsung memperkuat program tahunan Kemendiktisaintek dalam memperkokoh dan mengembangkan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di seluruh Indonesia.

Inisiatif Krisan Fellowship sendiri awalnya melibatkan perwakilan dari 27 perguruan tinggi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, seperti Aceh, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, hingga Papua Barat Daya.

Sebelum diberangkatkan menuju Jepang, seluruh peserta terlebih dahulu diwajibkan mengikuti Online Executive Workshop selama dua pekan yang mencakup 11 sesi pembelajaran intensif bersama akademisi serta praktisi dari Indonesia dan Jepang.

Setelah melalui serangkaian tahapan awal, pelatihan eksekutif daring, dan proses penilaian langsung dari perwakilan universitas di Jepang, terpilihlah lima perguruan tinggi Indonesia untuk mengikuti learning visit.

Kelima institusi tersebut adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas PGRI Argopuro Jember, Institut Bisnis dan Teknologi Kalla, serta Universitas Bina Mandiri Gorontalo.