KKP Siapkan 6 Proyek Prioritas Karbon Biru, Tersebar di 6 Wilayah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan enam proyek prioritas karbon biru sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf mengatakan, enam proyek tersebut berlokasi di Bangka Belitung, Pulau Lusi di Sidoarjo, DWP Timur Pulau Bintan, Padang Luar di Lombok Timur, Demak, dan Jepara.

Menurut Didit, penentuan lokasi dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, antara lain KKP, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Pertanian, serta Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa.

Baca juga: Potensi Karbon Biru Indonesia Besar, Tata Kelola Pesisir Masih Terfragmentasi

"Kami sudah bekerja sama dengan KLH, karena itu kegiatan ini merupakan bagian dari informasi karbon depan," ujar Didit dalam acara Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru 2026–2045, Senin (21/9/2026).

Ia mengatakan, kelayakan ekonomi dari enam proyek karbon biru tersebut telah diperhitungkan. Menurut dia, pengembangan proyek karbon biru tidak seharusnya berhenti pada perencanaan, tetapi perlu diwujudkan di lapangan agar memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

"Proyek karbon biru lebih dari sekadar membangun ekosistem dan iklim yang tangguh, melainkan bisa menyejahterakan masyarakat yang ada di sekitarnya," tutur Didit.

Didit juga mengatakan, potensi karbon yang dihasilkan ekosistem laut dan pesisir Indonesia sangat besar.

"Kami berpendapat bahwa potensi karbon biru yang dihasilkan oleh laut jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang di darat untuk Indonesia hari ini," katanya.

Perlu Sistem Data dan MRV

Di sisi lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan pentingnya membangun basis data karbon biru yang terintegrasi.

Menurut dia, Indonesia membutuhkan sistem measurement, reporting, and verification (MRV) yang kredibel, terintegrasi, dan memenuhi standar internasional. Sistem tersebut, kata Rachmat, perlu dikembangkan melalui kerja sama internasional.

"Tanpa database yang solid dan sistem one data yang interoperable, nilai ekonomi dari karbon tidak bisa diakui secara global," ucapnya.

Rachmat juga mendorong pemanfaatan skema pembiayaan inovatif dan berkelanjutan untuk mendukung pengelolaan karbon biru. Salah satunya melalui penerbitan green sukuk dan kerja sama pemasaran karbon berintegritas tinggi.

Selain pembiayaan, ia menekankan agar manfaat ekonomi karbon biru dapat diterima masyarakat pesisir secara inklusif.

Menurut Rachmat, nelayan skala kecil, masyarakat adat, dan komunitas pesisir perlu dilibatkan sebagai mitra dalam menjaga ekosistem. Insentif dari pengelolaan karbon biru juga perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Fasilitas Penangkapan Karbon Terbesar di Eropa Resmi Beroperasi di Belanda

Ia menambahkan, pengelolaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) perlu memperhatikan prinsip kesetaraan gender serta disability and social inclusion (GEDSI).