Waspada Krisis Iklim dan Energi, PBB Luncurkan Kampanye Tekan Metana

Gas metana menyumbang sekitar sepertiga dari pemanasan global dan memiliki daya rusak sekitar 80 kali lebih kuat daripada karbon dioksida, meskipun masa tinggalnya di atmosfer jauh lebih singkat.

"Industri bahan bakar fosil harus segera bangkit dan melakukan apa yang sudah seharusnya dilakukan sejak dulu," ujarnya.

Menurut Badan Energi Internasional, sekitar 70 persen emisi metana dari minyak dan gas dapat dihilangkan menggunakan teknologi yang sudah ada, dengan sebagian besar biaya yang rendah atau bahkan tanpa biaya bersih sama sekali.

Guterres mencatat bahwa ada 167 miliar meter kubik gas yang dibakar secara sia-sia di seluruh dunia pada tahun 2025, jumlah yang setara dengan konsumsi gas tahunan benua Afrika.

Sistem Peringatan dan Tanggap Metana dari Program Lingkungan PBB telah mengeluarkan lebih dari 5.000 peringatan di 33 negara, tetapi tingkat respons globalnya baru mencapai sekitar 12 persen saja.

Pimpinan PBB tersebut menyerukan kepada pemerintah berbagai negara untuk menetapkan standar global baru demi mencapai emisi metana mendekati nol di seluruh rantai pasok minyak dan gas.

Guterres juga mengkritik ekspansi produksi bahan bakar fosil yang masih terus berlanjut dan menyerukan penerapan pajak atas keuntungan besar tak terduga yang diraup oleh perusahaan minyak dan gas selama krisis energi.

"Keuntungan besar ini lahir dari penderitaan, ketidakstabilan, kesusahan, dan ketergantungan," ujarnya,

Pimpinan PBB ini menyoroti pula masalah infrastruktur transmisi yang belum memadai, sistem distribusi yang sudah ketinggalan jaman, tempat penyimpanan energi yang masih kurang, serta proses perizinan yang lambat sebagai hambatan utama dalam pengembangan energi terbarukan.

"Era elektrifikasi akan membutuhkan perluasan besar-besaran pada jaringan listrik, tempat penyimpanan energi, dan fleksibilitas sistem," ujarnya.

Guterres juga mengusulkan Inisiatif Transparansi Lingkungan AI, yang menyerukan kepada perusahaan-perusahaan kecerdasan buatan besar untuk membuka data mengenai jejak karbon, air, dan penggunaan lahan dari operasional mereka, serta memastikan semua pusat data ditenagai oleh energi terbarukan pada tahun 2030.

Ia memperingatkan bahwa pada tahun 2030, pusat data berpotensi mengonsumsi listrik lebih banyak daripada jumlah penggunaan di hampir semua negara di dunia serta menghabiskan air dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar 1,3 miliar penduduk di wilayah Sub-Sahara Afrika setiap tahunnya.

Pendanaan jadi tantangan terbesar

Lebih lanjut, Guterres mengungkapna bahwa aksi iklim membutuhkan pendanaan dalam skala besar yang saat ini belum bisa dijangkau oleh negara-negara berkembang. Banyak negara berkembang menghadapi biaya pinjaman untuk proyek energi bersih dan ketahanan iklim yang dua hingga tiga kali lebih tinggi daripada di negara maju.

Baca juga: 25 Juta Hektar Hutan Rumput Laut Global Terancam Lenyap akibat Krisis Iklim

Misalnya, meskipun memiliki 60 persen sumber daya tenaga surya terbaik di dunia dan 30 persen mineral penting, Afrika hanya menerima 2 persen dari investasi energi bersih global. Padahal, lebih dari 600 juta orang di benua tersebut masih belum menikmati akses listrik.

Pimpinan PBB ini mendesak negara-negara maju untuk segera merealisasikan janji dana sebesar 300 dolar AS miliar kepada negara-negara berkembang dan mengambil langkah nyata guna menghimpun 1,3 triliun dolar AS per tahun pada 2035.

Ia juga meminta Bank Pembangunan Multilateral untuk memperluas pinjaman, seraya mencatat bahwa reformasi baru-baru ini telah meningkatkan kapasitas pinjaman mereka sebesar 600 miliar dolar AS hingga 800 miliar dolar AS.

Guterres pun menyatakan bahwa krisis iklim dan energi telah menyingkap bahayanya ketergantungan pada bahan bakar fosil, sekaligus menyoroti berbagai peluang yang tercipta dari perkembangan pesat energi terbarukan.

"Kita akhirnya bisa membalik lembaran bahan bakar fosil dan menulis masa depan yang ditenagai oleh energi terbarukan serta berakar pada keadilan iklim," ujarnya.