Cegah Krisis Iklim, PBB Dorong Penetapan Tenggat Waktu Tinggalkan Bahan Bakar Fosil

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mendesak negara-negara di dunia untuk segera menyusun peta jalan yang jelas dan terpercaya beserta tenggat waktu pasti beralih dari bahan bakar fosil.

Seruan tersebut disampaikan di tengah pelaksanaan Pekan Tingkat Tinggi di Markas Besar PBB di New York, tempat diadakannya KTT Iklim PBB 2026.

Acara tersebut mempertemukan para pemimpin dari negara-negara ekonomi besar, negara yang rentan terhadap dampak iklim, serta produsen dan konsumen energi utama untuk mendorong tindakan iklim yang lebih cepat dan kerja sama yang lebih erat.

"Dunia sedang menjerit menuntut keadilan iklim baik dalam hal pengurangan emisi, adaptasi, maupun pendanaan. Kita harus menjawab jeritan itu dengan aksi nyata," ujar Guterres dikutip dari laman resmi United Nations, Rabu (23/9/2026).

Pemimpin PBB tersebut menyesalkan kenyataan bahwa emisi gas rumah kaca justru terus meningkat, padahal seharusnya merosot tajam.

Ia menambahkan bahwa perusahaan bahan bakar fosil meraup keuntungan melimpah, sementara masyarakat biasa yang menanggung dampaknya.

Baca juga: PBB Peringatkan Super El Niño Jadi Ancaman Serius bagi Kesehatan Dunia

Para ilmuwan kini memperkirakan suhu bumi akan melampaui batas ambang pemanasan 1,5 derajat C di atas tingkat pra-industri yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris 2015. Menurut Pemimpin PBB tersebut, tantangan utama saat ini adalah memastikan lonjakan suhu itu sekecil dan sesingkat mungkin.

Masih ada jalan keluar

Untungnya, menurut Guterres, kita masih memiliki jalan keluar. Karena meski krisis ini kian cepat terjadi, solusi penanganannya pun berkembang sama cepatnya.

Energi terbarukan kini menjadi sumber listrik baru yang paling murah, cepat, dan aman di hampir semua tempat. Energi bersih telah berubah dari sekadar alternatif menjadi gerakan yang tidak bisa dihentikan.

Ia pun menyerukan agar kapasitas energi terbarukan ditingkatkan tiga kali lipat, efisiensi energi dilipatgandakan, elektrifikasi dipercepat, emisi gas metana dipangkas drastis, dan penggundulan hutan dihentikan.

Ia juga mengingatkan bahwa lonjakan kebutuhan listrik termasuk akibat perkembangan kecerdasan buatan (AI) harus dipenuhi dari sumber energi terbarukan, jaringan listrik yang lebih baik, dan sistem penyimpanan energi.

"Saya meminta setiap negara untuk menyusun peta jalan yang terpercaya dalam menghentikan ketergantungan pada bahan bakar fosil lengkap dengan tenggat waktu yang jelas," tegas Guterres.

Ia menekankan bahwa negara-negara anggota G20, yang menyumbang sekitar 80 persen emisi global, harus menjadi pemimpin perubahan ini. Ia juga menegaskan bahwa proses transisi ini harus adil, mampu menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perlindungan sosial, sekaligus memberi kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk ikut membentuk dan menikmati manfaatnya.

Baca juga: Waspada Krisis Iklim dan Energi, PBB Luncurkan Kampanye Tekan Metana

Revolusi pendanaan

Guterres meminta dana minimal 300 miliar dolar AS per tahun dialokasikan untuk negara-negara berkembang, dengan negara-negara maju sebagai pelopornya. Targetnya, total pendanaan iklim global dapat mencapai 1,3 triliun dolar AS per tahun pada tahun 2035.

Ia juga mendesak agar pihak pencemar lingkungan bertanggung jawab membayar ganti rugi, beban utang negara yang dilanda bencana diperingan, serta negara-negara berkembang diberi suara yang lebih kuat dalam sistem keuangan internasional.