Cegah Krisis Iklim, PBB Dorong Penetapan Tenggat Waktu Tinggalkan Bahan Bakar Fosil

Tujuannya, adalah untuk menyelaraskan revolusi energi dengan revolusi pendanaan.

Bantuan dana tersebut juga sangat dibutuhkan oleh negara-negara yang sudah menanggung dampak krisis iklim yang tak terhindarkan. Tanpa adanya adaptasi, kekeringan akan berubah menjadi krisis kelaparan, badai berubah menjadi krisis utang, dan gelombang panas berubah menjadi pembunuh massal.

Di semua lini, Guterres menegaskan bahwa keberhasilan aksi iklim sangat bergantung pada perlindungan terhadap fondasi utamanya yaitu ilmu pengetahuan dan kebenaran, hukum internasional, serta kerja sama antar-negara.

Mahkamah Internasional (ICJ) telah mengonfirmasi bahwa melindungi iklim merupakan sebuah kewajiban hukum dan tidak ada satu negara pun yang mampu mengurangi emisi global atau melindungi dirinya sendiri dari kiamat iklim secara sendirian.

Jaringan listrik, mineral, dan sistem peringatan dini

KTT Iklim tersebut juga meluncurkan tiga inisiatif utama untuk mengatasi hambatan praktis yang memperlambat aksi iklim.

Inisiatif baru bernama Global Grids Accelerator pada tahap awal akan berfokus di Afrika dan Asia Tenggara, wilayah di mana kapasitas energi terbarukan berkembang lebih cepat dibandingkan ketersediaan jaringan listrik yang dibutuhkan untuk menyalurkannya.

Baca juga: Berkat Energi Terbarukan, Dunia Berhasil Hemat Rp8.632 Triliun dalam Setahun

Saat ini, lebih dari 2.500 gigawatt proyek energi terbarukan di seluruh dunia masih mengantre untuk disambungkan ke jaringan listrik.

Inisiatif Accelerator akan mempertemukan pemerintah, lembaga keuangan, dan mitra teknis guna membantu mendorong proyek-proyek jaringan listrik prioritas agar segera mendapatkan pendanaan dan dapat langsung dibangun.

Inisiatif kedua di bawah Task Force on Critical Energy Transition Minerals akan mulai berjalan di Guinea, Indonesia, Madagaskar, Nigeria, Zambia, dan Zimbabwe.

Permintaan akan mineral seperti tembaga, litium, nikel, dan kobalt diperkirakan bakal melonjak hampir tiga kali lipat pada tahun 2030. Mekanisme ini dirancang untuk membantu negara-negara berkembang yang kaya sumber daya alam agar dapat menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja di dalam negeri, sekaligus memperkuat tata kelola dan perlindungan lingkungan.

Terakhir, inisiatif Early Warnings for All yang diluncurkan sejak 2022 telah mengumpulkan dana sekitar 2 miliar dolar AS untuk memastikan setiap orang di Bumi terlindungi oleh sistem peringatan dini bencana pada akhir tahun 2027. Saat ini, lebih dari 160 negara telah menerima dukungan langsung.