PBB: Daya Serap Karbon Samudra Kian Menurun akibat Krisis Iklim

KOMPAS.com - Lautan menyerap sekitar 30 persen emisi karbondioksida (CO2) akibat aktivitas manusia dan 90 persen panas berlebih yang terperangkap oleh gas rumah kaca.

Namun, melansir laman resmi United Nations, Rabu (28/10/2026) perubahan iklim telah menurunkan kemampuan lautan dalam menyerap karbon hingga sekitar enam persen, demikian peringatan dalam laporan baru PBB menjelang konferensi iklim COP31 pada bulan November.

Laporan ini merupakan hasil kerja sama antara Badan Lingkungan Hidup PBB (UNEP) dan Sekretariat Iklim PBB (UNFCCC), yang turut menyelenggarakan COP31.

"Selama ini lautan telah memberikan jasa iklim yang sangat besar bagi kita, namun jasa tersebut kini semakin tertekan," ujar Sara Traerup, penulis utama laporan tersebut.

"Kenaikan suhu serta perubahan pada kimia laut, sirkulasi air, dan ekosistem lautan mulai melemahkan kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan karbon. Hal ini menyebabkan lebih banyak gas CO2 tertinggal di atmosfer. Proses pelemahan ini sangat mungkin melaju lebih cepat dalam waktu dekat," peringat Traerup.

Baca juga: Ekonomi Biru Indonesia Butuh Pembiayaan Inovatif, Hilirisasi Rumput Laut Jadi Peluang

Tantangan besarnya adalah minimnya data pemantauan lautan yang andal, terutama di Samudra Selatan, Samudra Hindia, Arktik, dan banyak kawasan pesisir.

Penguatan teknologi iklim laut

Oleh karena itu, laporan ini mendesak penguatan ocean carbon intelligence yaitu sistem pengumpulan informasi dan data akurat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, data, serta kearifan lokal untuk memahami dan mengelola sistem karbon laut dengan lebih baik.

"Saat ini kita belum memiliki informasi yang utuh tentang lautan. Dan apa yang tidak kita ketahui, tidak akan bisa kita kelola dan lindungi," jelas Traerup.

UNEP sendiri menyoroti tiga jenis utama teknologi iklim laut, di mana masing-masing memiliki peluang dan risikonya sendiri.

Jenis pertama adalah pemantauan lautan yang mencakup sistem observasi, sensor, pengolahan data, dan pemodelan. Traerup menyebut teknologi ini sebagai yang paling matang dan paling mendesak dibutuhkan saat ini.

Jenis kedua adalah ekosistem karbon biru, seperti hutan bakau (mangrove), padang lamun (seagrass), dan rawa asin (salt marsh). Ekosistem ini telah menyerap sekitar 407 juta ton CO2 setiap tahunnya, dan pemulihannya dapat menambah kapasitas penyerapan secara signifikan.

Selain menyerap karbon, ekosistem ini juga melindungi garis pantai, mendukung keanekaragaman hayati, dan menopang penghidupan masyarakat lokal.

Jenis ketiga adalah penyerapan karbon dioksida berbasis laut, yang bertujuan menyedot CO2 dari udara dan menyimpannya dalam jangka panjang. Meskipun berpotensi menjanjikan, pendekatan ini masih sangat penuh ketidakpastian serta membutuhkan riset, pemantauan, dan regulasi yang lebih mendalam.

Baca juga: Ancaman Nyata Kenaikan Air Laut, Ribuan Orang Berpotensi Jadi Pengungsi

"Kita tidak boleh menganggap teknologi berbasis laut ini sebagai jalan pintas sebab teknologi ini harus melengkapi bukan menggantikan upaya pengurangan emisi dan perlindungan ekosistem," tegas Traerup.

Traerup mengungkapkan pula Negara Kepulauan Kecil yang Berkembang (Small Island Developing States / SIDS) menyumbang kurang dari satu persen emisi global, namun berada di Garis Depan Dampak Lautan dan Iklim.

Laporan ini mendesak akses pendanaan yang lebih besar, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas agar negara-negara ini dapat mengembangkan solusi kelautan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Beberapa negara kepulauan telah membuktikan bahwa cara ini bisa berjalan.

Laporan ini juga menekankan pentingnya memadukan pengetahuan lokal dan masyarakat adat.

"Masyarakat lokal telah beradaptasi dengan perubahan iklim selama bertahun-tahun. Mereka berpengalaman dalam melindungi garis pantai menggunakan habitat alami serta mengelola perikanan dan sumber daya pesisir secara berkelanjutan," tambah Traerup.