Penulis
KOMPAS.com – Transisi energi bersih Indonesia membutuhkan pelibatan seluruh elemen masyarakat secara masif, termasuk ruang-ruang komunal yang menjadi pusat aktivitas umat.
Di tengah ambisi besar pemerintah menggenjot kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) nasional, integrasi nilai-nilai keagamaan, ekoteologi, dan teknologi surya terdesentralisasi menawarkan jalan keluar inklusif.
Rumah ibadah tidak lagi sekadar tempat ritual spiritual, melainkan dapat bertransformasi menjadi simpul penggerak utama transisi energi hijau dari akar rumput.
Penggunaan energi terbarukan di fasilitas publik dan tempat ibadah membuktikan aksi iklim dapat digerakkan secara kolaboratif melalui partisipasi masyarakat, inovasi pembiayaan, dan penguatan kesadaran lingkungan kolektif.
Komitmen penguatan ekosistem transisi energi berbasis komunitas tersebut mengemuka dalam Lokakarya Penyusunan Panduan Gerakan Solarisasi Masjid Nasional yang diselenggarakan Kementerian Agama bersama koalisi masyarakat sipil inisiatif NUUR+ di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Kolaborasi ini dirancang untuk mempercepat pemanfaatan energi surya di masjid-masjid sekaligus mendukung target PLTS nasional sebesar 100 GW.
Plt. Direktur Urusan Agama Islam Kemenag, Muchlis Muhammad Hanafi mengapresiasi upaya kolaborasi solarisasi masjid yang mengintegrasikan etika keagamaan dengan teknologi.
"Inisiatif ini luar biasa karena menggabungkan banyak sisi. Pertama, ada nilai-nilai agama melalui ekoteologi, ada pengetahuan teknologi tentang betapa potensialnya energi solar ini, serta keterlibatan lembaga filantropi yang mempertemukan dan menggerakkan partisipasi aktif masyarakat secara luas," ujar Muchlis.
Muchlis menegaskan, Kemenag siap mengamplifikasi pesan energi bersih hingga ke akar rumput melalui jaringan 24 ribu penyuluh agama Islam yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dewan Pembina MOSAIC (Muslims for Shared Action on Climate Impact), M. Ali Yusuf, menyatakan solarisasi masjid harus dilihat secara komprehensif.
"Solarisasi masjid bukan sekadar soal panel surya dipasang lalu urusan selesai. Yang paling penting adalah mendorong kesadaran umat terkait energi bersih, kehidupan berkelanjutan, dan aspek berkeadilan," kata Ali.
Baca juga: Program PLTS 100 GWp Bukan Hanya Soal Membangun Pembangkit Listrik
Dia menambahkan panduan yang disusun akan mencakup empat aspek utama: standar teknis dan mitigasi risiko keselamatan, model pendanaan inklusif blended financing (ZISWAF dan CSR), tata kelola akuntabel, serta penguatan partisipasi masyarakat.
Lokakarya Penyusunan Panduan Gerakan Solarisasi Masjid Nasional diselenggarakan Kemenag dan koalisi masyarakat sipil inisiatif NUUR+ di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Prof. Waryono Abdul Ghafur, menyebut masjid sebagai tempat berkumpul yang sangat tepat untuk menjadi pusat edukasi energi bersih.
Namun, ia mengakui bahwa tantangan terbesar dalam solarisasi masjid adalah pendanaan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kemenag telah bersurat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar mengalokasikan rencana kerja bagi transisi energi, khususnya pengembangan wakaf energi surya untuk masjid dan pesantren.
Dari sisi kesiapan teknis dan digital, Chairiman selaku Ketua Yayasan Wakaf Energi sekaligus perwakilan inisiatif NUUR+ menekankan pentingnya ekosistem yang terintegrasi.
"Di NUUR+, kami mengedepankan digitalisasi yang terintegrasi melalui platform nuurproject.org.
Di sini masyarakat dapat memantau mulai dari penggalangan wakaf dan sedekah secara online, publik juga bisa memilih masjid yang diinginkan, hingga transparansi eksekusi dan pelaporan digital," terang Chairiman.
Berdasarkan riset pemetaan teknis dari NUUR+, sektor masjid dan mushalla di Indonesia memiliki potensi besar menyumbang target sebesar 1 GW atau setara satu persen dari total target PLTS 100 GW nasional.
Capaian ini dihitung melalui rencana pemasangan sistem energi surya dan baterai di lebih dari 400 ribu masjid dan mushalla, dengan porsi terbesar disumbangkan oleh masjid jami dan fasilitas publik beraktivitas tinggi.
Inisiatif ini diprediksi mampu memproduksi 1.414 GWh listrik bersih per tahun, mencukupi kebutuhan hampir satu juta rumah tangga, mereduksi emisi karbon hingga 1,1 juta ton per tahun, serta menghasilkan penghematan listrik sebesar Rp 47,7 triliun selama 25 tahun masa operasional.
Baca juga: Pengembangan PLTS Terapung Perlu Mitigasi agar Tak Ganggu Fungsi Badan Air
Peta jalan kolaboratif ini ditargetkan dimulai pada 300 masjid teladan/ekomasjid pada tahun 2027 sebelum diperluas secara nasional.
Sinergi ini melibatkan lintas sektor mulai dari Kemenag, Kementerian ESDM, BWI, AESI, hingga berbagai lembaga zakat, wakaf, dan organisasi masyarakat sipil.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya