Arak Monster Godzilla, Koalisi Orang Muda Serukan Keadilan Iklim Antargenerasi

KOMPAS.com - Koalisi Orang Muda untuk Keadilan Iklim mengarak 'Monster Godzilla El Nino' long march dari Kedutaan Besar Amerika Serikat menuju ke Patung Kuda, Jakarta pada Jumat (30/10/2026).

Mereka tidak datang untuk merayakan seremoni dalam 100 tahun Sumpah Pemuda. Mereka justru membacakan Manifesto Keadilan Iklim Antargenerasi, yang mengutuk model pembangunan eksploitatif yang menempatkan keserakahan korporasi di atas nyawa rakyat.

Kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mencekik paru-paru serta berbagai bencana ekologis lainnya, seperti banjir bandang atau kekeringan, bukanlah takdir alam atau faktor cuaca saja.

Itu adalah kejahatan struktural akibat bertemunya ambisi politik penguasa dengan keserakahan oligarki energi kotor yang membiarkan rakyat memikul beban krisis sendirian.

Karhutla dan banjir bandang berulang di berbagai daerah merupakan bencana ekologis akibat deforestasi sistematis yang dilegalkan melalui kebijakan pro-investasi.

Baca juga: Karhutla Jadi Momentum Evaluasi Tata Kelola Kehutanan, Koalisi Desak Perubahan UU

Analisis Satya Bumi menunjukan, 3,68 hektar konsesi berada di dalam Key Biodiversity Area (KBA), dengan didominasi logging atau sebesar 72 persen, yang disusul kemudian oleh pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

Di sisi lain, sebesar 157,7 ribu hektere hutan alam di area KBA lenyap selama periode tahun 2021-2025.

"Karhutla sendiri angkanya terus meningkat di wilayah KBA dalam periode Mei hinga Agustus dan telah mengakibatkan ribuan satwa liar terancam dan keselamatan manusia. Kami mendesak pemerintah menghentikan deforestais di kawasan penting bagi biodiversitas, meninjau izin yang tumpang tindih, menindak tegas korporasi perusak lingkungan, serta menjamin pemulihan ekosistem dan perlindungan hak masyarakat adat. Hutan dan kehidupan masyarakat tidak boleh dikorbankan demi investasi," ujar Juru Kampanye Satya Bumi, Riezcy Cecilia Dewi dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/10/2026).

Monster Godzilla El Nino digunakan untuk menggambarkan krisis iklim yang berkelindan dengan fenomena alam, dan pada akhirnya mengamplifikasi kegawatan bencana berkali-kali lipat.

Dalam manifestonya, Koalisi Orang Muda untuk Keadilan Iklim meluapkan kemarahan antargenerasi dengan menelanjangi berbagai kebijakan nasional yang menyandera masa depan mereka.

Baca juga: Koalisi Soroti Kebijakan Perizinan Perikanan, Dinilai Masih Membebani Nelayan Kecil

Horor kebijakan pemerintah

Mereka mengkritik kemunafikan komitmen hijau pemerintah Indonesia. Berdasarkan data Global Coal Plant Tracker dari Global Energy Monitor, PLTU captive atau pembangkit batu bara khusus kawasan industri di Indonesia masih menyumbang hampir 30 persen dari total kapasitas nasional.

Alih-alih dihentikan, pembiaran operasional PLTU justru menjebak Indonesia dalam komitmen semu (carbon lock-in) yang sengaja memperlambat transisi energibersih demi komoditas fosil.

Ironisnya, saat pemerintah mengklaim sedang melakukan transisi melalui proyek energi terbarukan yang dihadirkan justru membawa petaka baru. Proyek geothermal dan energi bersih lainnya dikecam karena kerap mengabaikan hak asasi manusia (HAM) dan menggusur ruang hidup komunitas adat.

Bagi Koalisi Orang Muda untuk Keadilan Iklim, transisi semacam ini hanyalah kedok baru ekstraktivisme.

Pola perusakan yang dilegalkan melalui kebijakan ini berakar langsung pada ke mana arah uang negara digelontorkan.

Di dalam manifestonya, Koalisi Orang Muda untuk Keadilan Iklim juga menuntut perombakan total pada sistem keuangan negara yang lebih memilih membiayai kehancuran dibandingkan keselamatan generasi mendatang.

Baca juga: Cegah Deforestasi, Koalisi LSM Rilis Panduan Baru untuk Perusahaan

Lembaga pengelola aset Danantara dan laporan resmi Kementerian ESDM mencatat, sektor migas meraup 15,6 miliar dolar AS dari total investasi 30,3 miliar dolar AS.

Sebaliknya, realisasi investasi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dibiarkan sekarat, hanya menyentuh angka 0,8 miliar dolar AS pada semester I-2025.

Di sisi lain, pemborosan ruang fiskal semakin ugal-ugalan ketika APBN 2026 justru dialokasikan sebesar Rp223 triliun untuk program minim urgensi, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah-Putih (KDMP).

Bagi massa aksi, negara sedang berjudi dengan masa depan karena mengorbankan pos anggaran krusial, seperti sektor pendidikan dan kesehatan.

Dampak dari pengabaian anggaran ini langsung memukul kelompok paling rentan di garis depan krisis, yang suaranya terus dibungkam oleh penguasa.

Koalisi Orang Muda untuk Keadilan Iklim berharap agar negara secara transparan mengelola uang publik demi kepentingan publik, bukan untuk membiayai krisis maupun program-program minim urgensi, seperti MBG dan KDMP.

Baca juga: Koalisi Manajer Aset Net Zero Kembali, Tapi Tanpa Komitmen Iklim 2050

Apalagi, berbagai kelompok rentan, seperti pekerja informal, masyarakat adat, sampai perempuan, berisiko menderita akibat krisis iklim. Keterlibatan mereka dalam pembuatan kebijakan iklim dibatasi hanya pada konsultasi formal formalitas atau sosialisasi satu arah yang manipulatif.

Dalam manifestonya, Koalisi Orang Muda untuk Keadilan Iklim mendesak pemerintah mengonsentrasikan manfaat transisi energi tidak hanya ke segelintir korporasi dan investor raksasa.

Transisi yang adil wajib memprioritaskan komunitas terdampak melalui penyediaan pekerjaan layak, akses energi murah, pemulihan lingkungan, dan penguatan ekonomi lokal.

Karena itu, tidak adil jika rakyat terus diperas untuk memikul dampak kerusakan. Sedangkan para aktor utama perusak lingkungan justru berpestapora di atas keuntungan fiskal.

Ketika rakyat Indonesia harus menangung krisis energi dan krisis iklim, perusahaan energi fosil justru mengeruk keuntungan dahsyat di atas penderitaan. Meski mereka mencemar, tidak ada kompensasi maupun kontribusi untuk krisis ini.

Sebagai langkah konkret, Koalisi Orang Muda untuk Keadilan Iklim menuntut penerapan Windfall Profit Tax (pajak keuntungan berlebih) bagi industri fosil berdasarkan prinsip Polluter Pays (Pencemar Membayar).

Beban pemulihan iklim harus dipindahkan secara paksa dari dompet rakyat ke brankas korporasi batubara dan migas.

Baca juga: Koalisi Manajer Aset Net Zero Kembali, Tapi Tanpa Komitmen Iklim 2050

Mereka juga mengutuk keras penggunaan regulasi karet dan aparat keamanan yang dipakai pemerintah untuk mengintimidasi warga yang mempertahankantanahnya dari proyek ekstraktif berkedok 'pembangunan'.

Semua tuntutan ini bermuara pada satu desakan mutlak, yaitu sistem yang rusak ini harus dihentikan total sebelum bumi tidak lagi bisa ditinggali.