Emisi Pelayaran Global Sebabkan Kerusakan Ekonomi Hingga Rp18,05 Kuadriliun

Penilaian dari IMO memperkirakan bahwa mekanisme kebijakan yang mirip dengan kerangka kerja ini akan menelan biaya sebesar 13,78 triliun dolar AS (sekitar Rp248,73 kuadriliun) antara tahun 2023 hingga 2050.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan skenario tanpa perubahan kebijakan yang diperkirakan memakan biaya 9,62 triliun dolar AS (sekitar Rp173,64 kuadriliun).

Baca juga: Dampak El Nino: Terusan Panama Hadapi Krisis Air dan Penurunan Jalur Pelayaran

Selisih biayanya mencapai 4,16 triliun dolar AS (sekitar Rp75,09 kuadriliun), meskipun penilaian tersebut sudah mencakup investasi kapal baru dan pengeluaran lain yang nantinya dapat diputar kembali ke dalam industri.

ZCA menegaskan bahwa dampak ekonomi jika kita diam saja juga harus diperhitungkan. Analisisnya memperkirakan bahwa penerapan kerangka kerja tersebut demi mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050 dapat mencegah sekitar 14,2 miliar ton emisi setara CO2 antara tahun 2026 hingga 2050, dibandingkan jika industri berjalan seperti biasa.

Pemangkasan emisi ini diperkirakan dapat mencegah sekitar 1,5 juta kematian akibat gelombang panas ekstrem pada tahun 2100. Selain itu, langkah ini dapat menyelamatkan sekitar delapan juta orang dari paparan suhu panas yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2070.

ZCA memperingatkan bahwa kerugian ekonomi akibat emisi pelayaran yang dibiarkan akan makin membengkak seiring memburuknya krisis iklim. Laporan ini juga menyoroti ketidakadilan distribusi dampak, di mana negara-negara yang menyumbang emisi paling sedikit justru menanggung beban kerugian ekonomi yang paling berat.

Temuan ini dirilis menjelang rangkaian pertemuan Organisasi Maritim Internasional (IMO), di mana negara-negara anggota akan membahas rancangan Kerangka Kerja Net Zero yang mencakup pembatasan emisi dan skema harga gas rumah kaca untuk industri pelayaran internasional.