Menengok Kesiapan Swasta Tangani Karhutla 2021
KOMPAS.com – Penurunan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara signifikan sepanjang 2020 menjadi salah satu kabar baik bagi Indonesia yang tengah bergulat menangani pandemi Covid-19.
Berdasarkan data SiPongi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berkat penanganan yang tepat dan sinergi dengan berbagai pihak, total luas lahan yang terbakar di Tanah Air berkurang drastis hingga 82 persen, yaitu dari 1.649.258 hektare pada 2019 menjadi 296.942 hektare pada 2020.
Meski demikian, upaya pengendalian karhutla harus terus dilakukan. Terlebih, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengingatkan agar masyarakat mewaspadai munculnya titik api pada 2021.
Dilansir dari laman bmkg.go.id, Jumat (25/12/2020), peningkatan kewaspadaan potensi karhutla harus diperketat menjelang Mei dan Juni 2021, khususnya di daerah Sumatra yang diperkirakan akan mengalami curah hujan lebih rendah dari situasi normal.
Baca juga: Cegah Karhutla di Kalsel, Pemprov Bentuk Relawan di Desa
Dampak karhutla tidak bisa dianggap sepele. Kesehatan masyarakat, keberlangsungan ekosistem flora dan fauna, serta kelancaran transportasi udara menjadi taruhannya. Bahkan, negara berpotensi merugi secara ekonomi jika karhutla tak segera ditangani.
Karenanya, langkah pengendalian dan mitigasi karhutla terus-menerus digalakkan. Upaya terbaru diinstruksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Karhutla 2021 di Istana Negara, Jakarta, Minggu (21/2/2021).
Ada enam hal yang ditekankan Jokowi terkait upaya pengendalian karhutla. Pertama, memprioritaskan upaya pencegahan melalui deteksi dini yang dilakukan bersama-sama dan memonitor area rawan hotspot (titik panas).
Kedua, ketersediaan infrastruktur pemantauan dan pengawasan harus bisa mengakses kondisi hingga tingkat bawah. Jokowi mencontohkan aplikasi Lancang Kuning milik Polda Riau.
“Saya melihat (penanganan karhutla) dulu di Riau (itu) bagus. Polda memiliki sebuah aplikasi teknologi yang dapat memberikan informasi titik koordinat hotspot secara akurat. Dengan begitu, petugas bisa segera melakukan pemadaman,” kata Presiden.
Baca juga: Kepala BNPB Sebut Kebakaran Hutan dan Lahan Berkurang 81 Persen
Ketiga, mencari solusi permanen agar korporasi dan masyarakat tidak membuka lahan dengan membakar. Sebab, menurut Jokowi, 99 persen kasus karhutla disebabkan ulah manusia.
Keempat, melanjutkan penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut. Caranya, dengan memperbanyak jumlah embung, kanal, dan sumur bor supaya area tersebut tetap basah.
Kelima, semua pihak wajib cepat tanggap dalam memadamkan api. Dengan kata lain, jangan sampai kebakaran membesar sehingga api sulit dikendalikan.
Keenam, menegakkan hukum tanpa kompromi dan memberikan sanksi tegas sebagai efek jera kepada para pembakar hutan, baik itu masyarakat maupun korporasi.
Dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) pengendalian karhutla yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD pada Selasa (9/2/2021), Menteri LHK Siti Nurbaya mengapresiasi seluruh pejabat pusat dan daerah, serta masyarakat karena tidak terjadi bencana asap pada 2020.
Baca juga: Terpantau di Aplikasi Lancang Kuning, Kebakaran Hutan di Riau Kini Cepat Teratasi
Meski begitu, Siti menekankan bahwa penanganan pengendalian karhutla tahun ini harus terus diketatkan.
“Pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) bekerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar segera dipersiapkan pada April – Mei karena akan menghadapi bulan puasa dan lebaran, serta masih dalam situasi pandemi Covid-19,” ujar Siti dalam laman menlhk.go.id, Kamis (11/2/2021).
Tak hanya itu, upaya pengendalian karhutla lain yang lebih teknis juga perlu terus dikembangkan, seperti monitoring dan penyebarluasan keberadaan titik hotspot, patroli pencegahan karhutla secara mandiri maupun terpadu, serta perbaikan dan penataan ekosistem gambut dengan meningkatkan sistem pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT).
Langkah tersebut dioptimalkan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian karhutla (dalkarhutla) lewat kegiatan pembinaan Masyarakat Peduli Api Berkesadaran Hukum (MPA-Paralegal).
Adapun MPA-Paralegal merupakan kerja bersama KLHK, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pemerintah daerah dan unsur desa, serta anggota masyarakat.
Fire Emergency Response Team (FERT) RAPP yang diinisiasi APRIL Group guna mengantisipasi potensi karhutla di wilayah operasional perusahaan. Gerak Cepat Swasta di Provinsi Riau
Dalam mengantisipasi potensi karhutla dan bencana asap pada 2021, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bergerak cepat menetapkan status Siaga Darurat Karhutla sejak 15 Februari hingga 31 Oktober 2021.
Memasuki bulan Maret, titik api yang terpantau cenderung turun. Akan tetapi, pencegahan harus tetap tetap diperkuat. Merujuk data SiPongi KLHK, titik api di wilayah Riau turun menjadi dua titik pada periode 23 Februari-1 Maret 2021 setelah sebelumnya mencapai 31 titik pada 16-22 Februari 2021.
Salah satu korporasi yang turut menggalakkan upaya siaga pengendalian karhutla pada 2021 adalah APRIL Group.
Lewat unit usahanya PT Riau Andalan Pulp and Paper, produsen pulp dan paper asal Provinsi Riau tersebut menyiagakan 2.275 firefighter terlatih yang tergabung dalam Fire Emergency Response Team (FERT) RAPP.
Adapun tim tersebut dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi terjadinya karhutla di wilayah operasional perusahaan.
FERT RAPP terdiri dari personel inti yang berjumlah 1.156 orang, anggota cadangan sebanyak 640 orang, dan anggota MPA sebanyak 480 orang.
Tim itu dilengkapi berbagai peralatan, seperti pompa pemadam kebakaran dalam beragam jenis sebanyak 521 unit dan selang sebanyak 4.107 rol atau setara dengan 123 kilometer.
Baca juga: 1.000 Tentara dan Aplikasi Lancang Kuning Disiapkan untuk Tanggulangi Karhutla Riau
Guna memudahkan kinerja, PT RAPP membekali tim pemadam kebakaran tersebut dengan sejumlah armada, seperti helikopter yang siap siaga, airboat, mobil dan motor patroli, drone, serta CCTV yang dipasang untuk memonitor area konsesi dan sekitarnya.
“Dalam masa pandemi, tim fire fighter tetap disiagakan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Setiap personel harus cek kesehatan sebelum turun ke lapangan dan pertukaran shift lebih cepat," ucap Yuneldi, Fire and Aviation Manager PT RAPP dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (8/3/2021).
Agar penanganan karhutla lebih tepat ke sasaran, belum lama ini FERT RAPP juga memberikan pelatihan kepada 500 personel Polda Riau.
Pelatihan meliputi cara membuka jalan menuju lokasi kebakaran, mencari sumber air, persiapan dan pengoperasian pompa, serta membangun tenda untuk para personel bermalam di lokasi karhutla.
Memaksimalkan upaya lewat kerja sama
Menjaga kelestarian lingkungan adalah kewajiban semua pihak yang berpijak di atasnya, begitu pula dengan perkara karhutla. Upaya penanganan masalah tersebut akan lebih efektif jika ada kerja sama multistakeholder.
Karena itu, APRIL Group membangun Desa Bebas Api atau Free Fire Village Program (FFVP) yang merupakan program pencegahan karhutla berbasis masyarakat.
Baca juga: Program Desa Bebas Api RAPP Tekan Kebakaran Hutan dan Lahan
Lewat FFVP, RAPP mengajak masyarakat untuk ikut serta menanggulangi kebakaran dan menjauhi praktik pertanian yang tidak berkelanjutan.
Hingga 2020, Program Desa Bebas Api telah menjalin kemitraan dengan hampir 80 desa yang mencakup lahan seluas 753.604 hektare atau hampir sepuluh kali luas wilayah Singapura. Program ini terbukti membantu mengurangi kebakaran hingga 90 persen di wilayah tempat masyarakat setempat.
Sebagai gantinya, perusahaan memberikan apresiasi bagi desa yang mampu menanggulangi kebakaran dengan pemberian dana infrastruktur desa hingga mencapai Rp 100 juta per desa.
Selain program tersebut, APRIL Group juga aktif membahas, merencanakan, dan menggalang tanggapan terkait penanganan isu karhutla secara luas dalam forum Fire Free Alliance (FFA).
Adapun forum tersebut beranggotakan sederet pemangku kepentingan, seperti perusahaan kehutanan dan pertanian, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta mitra strategis yang berfokus pada penanganan karhutla dan kabut asap.
Kehadiran aliansi FFA menjadi sarana berbagi informasi antarperusahaan tentang praktik penanggulangan karhutla terbaik lewa intervensi dan teknik efektif yang tepercaya dan terbuka.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
