Kurangi Impor LPG, Pemerintah Gencarkan Distribusi Jaringan Gas
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah berupaya menggencarkan distribusi jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga untuk mengurangi impor liquefied petroleum gas atau LPG.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan pemanfaatan jargas di Indonesia masih terbilang kecil. Kendati penggunaannya lebih hemat 40 persen dibandingkan LPG.
"Pemerintah akan lakukan program (jargas) yang masif ini untuk menurunkan impor LPG. Selain menggunakan jargas, ada juga substitusi LPG ke dimethyl ether (DME)," kata Bahlil dalam keterangannya, Jumat (28/3/2025).
Sejauh ini, jargas baru tersedia di 86 kota/kabupaten. Di Jawa Timur, kata Bahlil, baru ada 6 persen jargas yang terpasang.
Padahal, menurut Neraca Gas Indonesia 2022-2030, rata-rata pasokan gas bumi nasional mencapai 15.087 million standard cubic feet per day (mmscfd). Sedangkan kebutuhannya hanya 11.615 mmscfd.
"Dengan surplus tersebut, potensi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga masih sangat besar," ucap Bahlil.
Baca juga: Krisis Kredibilitas Industri Batubara Australia, Laporan Emisinya Tak Akurat
"Pemerintah pun terus berupaya memperluas jaringan gas dengan membangun integrasi pipa gas dari Sumatera hingga Jawa," imbuh dia.
Adapun investasi pembangunan pipa gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) dan Duri-Sei Mangkei (Dusem) menjadi langkah pemerintah, untuk menyalurkan gas dari wilayah kerja (WK) Agung serta WK Andaman.
Gas tersebut nantinya disalurkan ke industri maupun langsung ke rumah tangga melalui jargas.
Jika proyek selesai, diperkirakan 300.000 rumah tangga di sepanjang pipa gas Cisem dan 600.000 di kawasan Dusem bakal mendapatkan sambungan jargas.
Pemerintah menargetkan pengembangan jargas hingga 5,5 juta sambungan pada 2030. Dengan pencapaian itu, impor LPG diproyeksikan turun 550 kilotons per annum dan dapat menghemat subsidi LPG hingga Rp 5,6 triliun per tahun.
Bahlil mencatat, total sambungan jargas rumah tangga yang telah terpasang mencapai 703.000 melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2024. Selain itu, terpasang 240.000 sambungan dari sumber non-APBN.
Baca juga: Proyek DME Tak Layak, Bisa Bikin Publik Bayar Energi 42 Persen Lebih Mahal
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
