Atasi Ketimpangan, Menkeu Purbaya Didesak Bereskan Masalah Perpajakan

KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil dalam Forum Pajak Berkeadilan Indonesia (FPBI) mendesak Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, melakukan reformasi pajak.

FPBI menilai pemerintah Indonesia belum menjawab berbagai permasalahan dasar perpajakan dan masih mengelola APBN secara serampangan.

FPBI juga menilai ruang fiskal Indonesia tidak mengalami perbaikan signifikan dengan rasio pajak stagnan di kisaran 10–11 persen, jauh tertinggal dari rata-rata negara Asia.

Dengan beragam masalah itu, belanja pemerintah pusat justru semakin meroket, mencapai Rp 3.786 triliun di RAPBN 2026.

Bahkan, sepertiganya dialokasikan untuk program-program prioritas populis, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan subsidi energi yang manfaatnya belum dirasakan masyarakat luas.

Dampaknya, ketergantungan pemerintah Indonesia terhadap utang semakin tinggi, hingga Rp781,6 triliun di RAPBN 2026.

Ironisnya, pemerintah gencar menaikkan tarif pajak, seperti PPN menjadi 12 persen dan PBB sebesar dua hingga tiga kali lipat, di tengah badai PHK.

Perpajakan terkait sektor informal masih tinggi (59,40 persen pada Februari 2025). Core Tax Administration System (CTAS) belum digarap secara maksimal.

Masih terjadi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional yang membuat Indonesia kehilangan potensi penerimaan hingga miliaran rupiah setiap tahun.

Tax ratio pada semester I-2025 merosot menjadi 8,42 persen, turun dari 9,49 persen pada periode yang sama tahun lalu.

FPBI mendesak Purbaya menerapkan tiga strategi untuk mengurangi ketimpangan antara kelompok super kaya dan rakyat biasa.

Pertama, memberlakukan pajak kekayaan (wealth tax), pajak warisan, dan instrumen pajak progresif lainnya untuk kelompok super kaya dan korporasi besar.

Kedua, menghentikan tax amnesty, tax allowance, dan insentif pajak lainnya. Sebaliknya, insentif diberikan untuk perwujudan ekonomi perawatan dengan instrumen kebijakan yang mendukung perempuan serta kelompok rentan lainnya menjadi pelaku ekonomi.

Ketiga, mendorong terwujudnya kesepakatan global, UN Tax Convention, untuk menghapus segala bentuk dan praktik penghindaran pajak.

Baca juga: Ramai Kesenjangan Sosial di Medsos, Data: Ketimpangan Ekonomi Makin Lebar

Selain itu, FPBI meminta Purbaya mewujudkan keadilan fiskal antara pusat dan daerah. Caranya, dengan membatalkan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) serta memastikan pemerintah daerah memiliki kapasitas dan ruang fiskal memadai untuk memberikan layanan publik yang merata.